• 0

KPK Telusuri Peran Eks Sekjen Kemendagri di Kasus e-KTP

KPK Telusuri Peran Eks Sekjen Kemendagri di Kasus e-KTP



KPK

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. (Foto: Nikolaus Harbowo/kumparan)
Penyidik KPK mendalami peran mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyebut penyidik menelusuri peran Diah sebagai Sekjen pada saat tender digelar.
"Terkait posisi dan jabatannya (Diah) saat itu, apa saja yang dilakukan dan prosesnya, dan apa saja rincian informasi dan hasil klarifikasinya belum bisa kami sampaikan. Akan kami buka jauh lebih rinci saat di persidangan," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/12).
Diah tercatat sudah pernah menjalani pemeriksaan penyidik dalam kasus yang telah menjerat dua mantan pejabat Kemendagri itu. Menurut Febri, pemeriksaan terhadap saksi memang bisa dilakukan lebih dari sekali. Hal ini dikarenakan setiap ada pemeriksaan selanjutnya, penyidik selalu menemukan informasi baru.

Diah Anggraeni Menjalani Pemeriksaan sebagai Saksi Terkait Kasus e-KTP

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Mendagri), Diah Anggraeni usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas tersangka Sugiharto terkait kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik, di Gedung KPK (Foto: Marcia Audita)
Febri mengatakan kemungkinan penyidik menetapkan tersangka baru dalam kasus ini selalu terbuka. Namun, hal tersebut tergantung dari kuatnya informasi dan bukti yang diterima oleh penyidik.
"Karena harus dilihat lebih jauh porsi dari masing-masing pihak yang diduga sebagai pelaku tersebut. Dan bagian mana yang bersangkutan terlibat dalam rangkaian peristiwa dalam proyek e-KTP," kata Febri.
Pada pemeriksaan terakhirnya, Diah mengaku pernah memimpin rapat terkait pelaksanaan proyek e-KTP pada tahun 2011. Rapat tersebut, kata Diah, adalah perintah dari Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi.
"Kalau memimpin rapat itu pasti rapat pelaksanaan ya bisa saja. Percepatan bisa saja. Apa perintah Menteri, itu yang saya lakukan," ujar Diah usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Rabu malam (21/12).
Dia mengaku tidak ada arahan Gamawan terkait rapat tersebut. Menurut Diah, Gamawan hanya meminta kepadanya untuk memimpin rapat Sekjen. "Rapatnya (adalah) rapat percepatan pelaksanaan e-KTP," kata dia.
Diah membantah bahwa dirinya pernah merancang untuk memenangkan Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dalam konsorsium pelaksanaan proyek e-KTP. Ia juga menepis bahwa namanya pernah disebut-sebut berkomunikasi dengan beberapa politisi Golkar agar proyek e-KTP berjalan lancar.
KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman serta mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto.

Penetapan Irman sebagai Tersangka Terkait e-KTP

Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) (Foto: Nikolaus Harbowo)
Saat ini, penyidik masih terus mengembangkan kasus dugaan korupsi ini. Sejumlah saksi telah diperiksa dalam kasus ini, termasuk beberapa mantan anggota Komisi II DPR serta mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.

HukumNewsKPKKorupsie-KTP

500

Baca Lainnya