• 1

MUI Harap Fatwa Haram Atribut Non Muslim Jadi Undang-Undang

MUI Harap Fatwa Haram Atribut Non Muslim Jadi Undang-Undang



Konpers MUI tentang Fatwa Nomor 56 tahun 2016

Konferensi pers Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Fatwa Nomor 56 tahun 2016. (Dari kiri ke kanan) Amirsyah Tambunan (Wakil Sekjen MUI), Anwar Abbas (Sekjen MUI), Ma'ruf Amin (Ketua MUI), Maman Abdurrahman (Ketua MUI), Yusnar Yusuf (Ketua MUI). (Foto: Aria Pradana)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menegaskan haram hukumnya bagi umat Islam untuk menggunakan atribut keagamaan non muslim. Hal tersebut sebelumnya telah diatur oleh MUI dalam fatwaNnomor 56 tahun 2016. Bahkan fatwa itu juga mengatur pemaksaan terhadap umat islam untuk menggunakan atribut non muslim juga haram hukumnya.
Ketua MUI KH Ma'ruf Amin berharap adanya fatwa ini membuat umat Islam dapat menjalankan keyakinan dan syariat agamanya secara murni dan benar serta menjaga toleransi beragama.

Rapat MUI

Rapat Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia. (Foto: Aria Pradana)

"Pemerintah harus mencegah, mengawasi dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan dan melakukan ajakan serta tekanan kepada pegawai atau karyawannya yang muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut," ujar KH. Ma'ruf Amin, dalam konferensi pers di Gedung MUI, Jalan Proklamasi Nomor 51, Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

Gedung MUI

Gedung Majelis Ulama Indonesia. (Foto: Aria Pradana)
Menurut Ma'ruf, fatwa ini justru merupakan wujud penghormatan terhadap prinsip kebhinekaan dan kerukunan umat beragaman di Indonesia. Karena tidak memaksakan suatu kehendak kepada orang lain.
"Fatwa ini diharapkan menjadi regulasi bahkan dijadikan Undang-Undang agar mempunyai aspek yuridis agar kami (umatIislam) dapat terlindungi dari tindakan pemaksaan atribut (keagamaan non muslim)," ujar dia.

NewsAtribut Agama LainAgamaMUIFatwa MUI

500

Baca Lainnya