• 1

Saksi Akui Disuruh Gamawan Fauzi Pimpin Rapat Percepatan e-KTP

Saksi Akui Disuruh Gamawan Fauzi Pimpin Rapat Percepatan e-KTP



Diah Anggraeni Menjalani Pemeriksaan sebagai Saksi Terkait Kasus e-KTP

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Mendagri), Diah Anggraeni usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas tersangka Sugiharto terkait kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik, di Gedung KPK (Foto: Marcia Audita)
Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Mendagri), Diah Anggraeni, mengaku pernah memimpin rapat terkait pelaksanaan proyek e-KTP bersama dengan Sugiharto pada tahun 2011. Rapat tersebut, kata Diah, adalah perintah dari Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi.
"Kalau memimpin rapat itu pasti rapat pelaksanaan ya bisa saja. Percepatan bisa saja. Apa perintah menteri, itu yang saya lakukan," ujar Diah usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Rabu malam (21/12).
Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Dia mengaku tidak ada arahan Gamawan terkait rapat tersebut. Menurut Diah, Gamawan hanya meminta kepadanya untuk memimpin rapat Sekjen.
"Rapatnya (adalah) rapat percepatan pelaksanaan e-KTP," kata dia.
Diah membantah bahwa dirinya pernah merancang untuk memenangkan Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dalam konsorsium pelaksanaan proyek e-KTP. Ia juga menepis bahwa namanya pernah disebut-sebut berkomunikasi dengan beberapa politisi Golkar agar proyek e-KTP berjalan lancar.
"Tidak ada, saya sudah berikan penjelasan semua kepada KPK," ujar Diah.
Diah mengatakan, pekerjaannya sebagai Sekjen saat itu adalah administratif. Ia mengaku, tidak pernah ada tugas terkait hal teknis.
"Pekerjaan Sekjen adalah administratif. Jadi, kami memberikan dukungan adminiatratif kepada Direktorat Jenderal dan kepada badan yang ada di Kemendagri," ujarnya.
KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, serta mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto.

Penetapan Irman sebagai Tersangka Terkait e-KTP

Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) (Foto: Nikolaus Harbowo)
Saat ini, penyidik masih terus mengembangkan kasus dugaan korupsi ini. Sejumlah saksi telah diperiksa dalam kasus ini, termasuk beberapa mantan anggota Komisi II DPR serta mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

HukumNewsKPK

500

Baca Lainnya