• 1

Sebelum Tertangkap KPK, Pejabat Bakamla Sempat Izin Melayat

Sebelum Tertangkap KPK, Pejabat Bakamla Sempat Izin Melayat



Pejabat Bakamla Eko Susilo Hadi

Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi (tengah) berjalan menuju mobil tahanan saat keluar dari Gedung KPK. (Foto: Hafidz Mubarak/Antara Foto)
Deputi bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla, Eko Susilo Hadi, sempat meminta izin untuk tidak hadir dalam persiapan hari ulang tahun Bakamla pada Rabu (14/12) lalu. Padahal seharusnya semua staf Bakamla ikut berkumpul dalam persiapan itu.
"Saat itu yang bersangkutan izin melayat saudaranya ada yang meninggal. Itu pun lewat sekretaris pribadi saya," kata Kepala Bakamla Arie Seodewo melalui pesan singkat kepada kumparan, Sabtu (24/12).

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Arie Soedewo

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Arie Soedewo memberikan tanggapan terkait status tersangka Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Eko Susilo Hadi, di Gedung Pola, Kantor Bakamla, Jakarta Pusat, Kamis (Foto: Nikolaus Harbowo)
Namun kemudian Eko tertangkap tangan KPK usai diduga menerima suap dari pihak dari PT Melati Technofo Indonesia (MTI). Suap diduga diberikan untuk memuluskan PT MTI mendapatkan proyek satellite monitoring di Bakamla tahun 2016.
Penangkapan KPK dilakukan usai Eko bertemu dengan dua orang dari PT MTI. Arie mengaku tidak tahu terkait rencana Eko untuk bertemu kedua orang itu.
"Saya baru tahu setelah OTT," ujar Arie.

Barang Bukti OTT KPK Bakamla

Petugas menunjukkan barang bukti (Foto: aldis tannos)
Arie juga mengatakan bahwa ia sebelumnya tidak pernah mengenal Fahmi Darmawansyah, Direktur PT MTI yang disangka turut menyuap Eko. Ia hanya sekedar tahu kalau Fahmi adalah pemenang vendor dalam salah satu pengadaan proyek di Bakamla.
"Hanya pernah dengar (nama Fahmi). Karena di sisi lain, saya manfaatkan inspektorat untuk pengawasan pelaksanaan pekekerjaan," kata Arie.

Fahmi Darmawansyah

Fahmi Darmawansyah usai diperiksa KPK (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Eko ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena dia diduga menerima uang suap setara Rp 2 miliar. Bahkan diduga dia dijanjikan uang suap hingga sekitar Rp 16,5 miliar agar memuluskan proyek satellite monitoring pada Bakamla agar dimenangkan PT MTI.
KPK juga menetapkan 3 orang tersangka yang diduga menjadi pihak pemberi suap. Mereka adalah Fahmi Darmawansyah, Hardy Stefanus, dan M. Adami Okta.

NewsHukumKPKSuap Pejabat Bakamla

500

Baca Lainnya