Bagaimana Pancasila Dapat Menjadi Pedoman Jika Hafal Saja Tidak?

Mahasiswa FK UNEJ 2021 Pendidikan Pancasila 76
Konten dari Pengguna
25 November 2022 19:32
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Tulisan dari Maura Tazkia Nabila tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi Pancasila dan Pemimpin Rakyat (Foto : KEMENKO PMK/Shutterstock)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Pancasila dan Pemimpin Rakyat (Foto : KEMENKO PMK/Shutterstock)
ADVERTISEMENT
Kasus tidak hafalnya Pancasila baru-baru ini terjadi pada Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Anang Ahmad Syaifuddin. Insiden ini terjadi pada saat Anang menemui massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang menggelar aksi penolakan harga BBM bersubsidi di DPRD Lumajang.
ADVERTISEMENT
Anang yang memimpin pengucapan Pancasila dan diikuti oleh massa HMI pada awalnya tidak mengalami kendala dalam mengucapkan sila pertama hingga sila ke tiga tetapi saat memasuki sila ke empat, beliau tidak dapat menyebutkan dengan benar dan lengkap.
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan,” ujar Anang.
Setelah video kejadian tersebut viral di media sosial, Anang memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lumajang pada hari Senin, 12 September 2022 di hadapan seluruh peserta sidang paripurna. Langkah yang berani ini diambil karena menurutnya insiden tidak hafal sila Pancasila, tidak pantas dilakukan oleh seorang Ketua DPRD. Selain itu, pengunduran diri yang dilakukan Anang merupakan wujud kecintaannya terhadap Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Beliau juga ingin insiden ini dapat dijadikan pelajaran bagi siapa saja yang menjadi pemimpin rakyat.
ADVERTISEMENT
Keputusan pengunduran diri Ketua DPRD berada diluar dugaan sehingga mengejutkan anggota dewan yang hadir pada sidang paripurna. Bukasan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, menyayangkan keputusan tersebut. Menurutnya, salah membaca teks Pancasila merupakan hal yang lumrah.
Kasus pemimpin rakyat yang tidak hafal Pancasila ini memang bukan yang pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Gubernur Riau Wan Abubakar dan Bupati Magetan Sumantri juga mengalami hal yang sama. Selain itu, kasus yang paling tragis terjadi pada calon hakim konstitusi, Djafar Albram. Sebagai calon pengawal konstitusi yang di dalamnya tercantum Pancasila, seharusnya sila-sila Pancasila sudah melekat kuat di dalam ingatannya tetapi akibat tidak dapat mengucapkan Pancasila dengan benar, ia gagal menjadi hakim konstitusi.
Pancasila masih sering dianggap sebagai jargon yang harus diketahui tetapi tidak dipahami dan diimplementasikan. Akibatnya, banyak masyarakat yang lupa akan sila-sila Pancasila dan hal tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah.
ADVERTISEMENT
Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara juga dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Lantas, bagaimana dapat menjadi pedoman dalam mengatur pemerintahan jika hafal saja tidak?
Pancasila memiliki 5 sila yang harus dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia termasuk pemerintah.
Di dalam kelima sila Pancasila terdapat nilai-nilai kepemimpinan Pancasila yaitu nilai spiritual, humanisasi, nasionalis, demokratis, dan keadilan sosial. Pemimpin rakyat harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut ke dalam fungsi dan perannya sebagai seorang pemimpin. Kepemimpinan Pancasila lebih diperdalam pada sila ke-4. Namun, sayangnya masih banyak yang tidak menyadari hal ini.
ADVERTISEMENT
“Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”.
Kebanyakan masyarakat hanya terfokus untuk memahami dan mengamalkan kata “Permusyawaratan”. Padahal di dalam sila tersebut terdapat kalimat, “Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan” yang berarti pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, arif, terampil, berhati-nurani, bijaksana, jujur, dan adil.
Para pendiri bangsa melalui sila ke-4 ingin menyampaikan bahwa kerakyatan yang didukung oleh pemimpin yang hikmat bijaksana yang merupakan hasil dari permusyawaratan perwakilan akan mampu mengelola kebhinekaan dengan baik, menjaga keutuhan NKRI, menjadikan indonesia sebagai negara yang besar, dan memimpin indonesia ke arah yang lebih baik.
Dari sila ke-4, dapat diketahui bahwa Pancasila sebenarnya sudah dengan spesifik menentukan kriteria pemimpin rakyat Indonesia yaitu pribadi yang hikmat bijaksana. Untuk mendapatkan “hikmat kebijaksanaan”, pribadi tersebut harus memiliki penguasaan ilmu pengetahuan yang mendalam dan pengalaman menghadapi berbagai masalah.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan uraian di atas, Pemimpin bangsa Indonesia seharusnya tidak menganggap remeh Pancasila. Apabila hal ini terus terjadi, Pancasila hanya akan dianggap sebagai jargon dan doktrin belaka. Padahal Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa dengan maksud agar generasi penerus bangsa memiliki pedoman sehingga tidak salah langkah dan cita-cita negara dapat terwujud.
Oleh sebab itu, perlu dilakukan penanaman Pancasila dengan lebih dalam pada pemimpin rakyat sehingga tidak ada lagi yang meremehkan Pancasila. Selain itu, para pemimpin rakyat juga harus memberikan teladan yang baik bagi masyarakat agar pancasila dapat diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan dan tetap eksis pada generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·