Pandangan Pengamat Politik Tentang Pejabat yang Menolak Terima Gaji

Foto: Antara Foto

Kemarin (30/10), sempat beredar kabar bahwa Prabowo Subianto menolak menerima gaji sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu, dikatakan oleh juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak melalui unggahan di akun Twitter pribadinya. Cuitan tersebut mendapat banyak tanggapan dari netizen.

Namun, baru saja satu hari kabar ini mencuat dan membuat heboh warga netizen, Prabowo membantah pernyataan tersebut. Dikutip dari kumparan.com, Prabowo mengatakannya usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat (31/10).

"Saya enggak tahu dari mana itu. Pokoknya masa kita tidak terima gaji. Kita akan terima gaji dan itu kita pakai untuk keperluan sebaik-baiknya," kata Prabowo.

Menanggapi hal ini, Ali Noer Zaman, seorang pengamat politik, menduga ada kesalahpahaman dari pihak internal Prabowo.

"Kalau boleh menduga, mungkin gagasan tidak menerima gaji itu belum menjadi konsep yang matang dan penuh pertimbangan di internal Pak Prabowo. Tetapi keburu disebar ke publik," jelasnya.

Sebenarnya sudah banyak para pejabat yang tidak menerima gaji atau mendonasikan sebagian hasil kerjanya pada yang membutuhkan. Contohnya, jika di dunia internasional, kita mengenal Barack Obama, yang mengembalikan sebagian gajinya pada pemerintah.

"Di nasional ada Ibu Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Menurut berita yang tersebar, ia mendonasikan gajinya untuk nelayan miskin," lanjutnya.

Foto: Biro Pers Satpres

Lalu, mengenai gaji, Ali berpendapat bahwa itu sepenuhnya adalah hak dari pejabat, sebagai imbalan yang diberikan atas pengabdiannya. Untuk itu, diserahkan kembali pada mereka penggunaannya, entah itu diterima atau tidak.

Ia menambahkan dalam ilmu politik, tidak menerima gaji ini bisa ditafsirkan sebagai bagian dari kedermawanan dan pengorbanan untuk negara. Namun, bagi lawan politik, hal ini akan dipahami sebagai upaya untuk menarik simpati publik dan juga sebagai salah satu bentuk investasi politik.

Ali berharap apapun keputusan dan tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan, itu merupakan dedikasi yang tulus untuk membantu negara dan masyarakat Indonesia.

"Lalu, harapan saya, seluruh anggota kabinet bisa segera memetakan persoalan di setiap kementrian, sehingga bisa menempatkan prioritas kerja. Mampu melakukan koordinasi yang baik, antara pejabat pembuat kebijakan dengan pelaksana di lapangan serta mementingkan kepentingan rakyat," tutupnya***