Akbar Tandjung Akan Bicara dengan Habibie soal Kasus Novanto

Akbar Tandjung. (Foto: Aria Pradana/kumparan)

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, berencana menemui Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie. Pertemuan dengan Habibie yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, untuk membahas status tersangka ketua umum mereka, Setya Novanto, dalam kasus korupsi e-KTP.

Rencana itu disampaikan Akbar setelah menemui Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) pada Minggu (23/7). Dalam pertemuan itu, GMPG mendesak ada pergantian ketua umum untuk memperbaiki anjloknya elektabilitas.

"Saya perlu sampaikan (ke Habibie -red) apa yang disampaikan oleh GMPG, berkaitan dengan keyakinan mereka terhadap situasi yang dihadapi oleh partai Golkar dan juga kekhawatiran mereka terhadap partai Golkar di dalam menghadapi agenda-agenda politik pada hari-hari yang akan datang, atau pada tahun-tahun mendatang, yang tujuannya tidak lain tentu adalah pemilu 2019, pemilu legislatif dan pemilu presiden," kata Akbar Tandjung di kediamannya, Jalan Purnawarman 18, Jakarta Selatan.

Berikut surat dari GMPG yang akan disampaikan Akbar ke Habibie:

Jakarta, 23 Juli 2017

Kepada Yth

Ketua Dewan Kehormatan

DPP PARTAI Golkar Di Tempat

Assalamu'alaikurn Wr Wb

Dengan hormat,

Semoga bapak senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Pertama bahwa sejak disebutnya nama Ketua Umum DPP PARTAI GOLKAR, Setya Novanto dalam dakwaan Irman dan Sugiharto dalam Sidang Tipikor kasus mega skandal korupsi e-KTP maret lalu, maka citra PARTAI GOLKAR di masyarakat tenis ikut merosot. Selain menjadi bahan bulan-bulanan di publik, terbukti juga telah menurunkan elektabilitas partai pada beberapa survei, yang menunjukkan berada di urutan ketiga dengan prosentase di antara 7-11 persen.

Kedua, bahwa Senin, 17 Juli 2017 lalu, KPK telah pula menciapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus mega skandal korupsi e-KTP dengan kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Setya Novanto diduga telah menerima uang sebesar 574 miliar rupiah dari total kerugian negara tersebut. Status tersebut tentu semakin membuat posisi PARTAI​ GOLKAR semakin terus merosot di mata publik.

Ketiga bahwa di dalam Anggaran Dasar BAB X Pasal 26 ayat 2 dijelaskan; Dewan Kehormatan berfungsi menjaga, mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dan kehormatan PARTAI GOLKAR sebagaimana termaktub dalam AD/ART, Doktrin, Paradigma baru, dan platform perjuangan PARTAI GOLKAR baik Internal maupun Eksternal.

Keempat, atas dasar kewenangan dan fungsi Dewan Kehormatan itulah kami menyampaikan surat aduan ini sebagai berikut:

a. Sikap yang ditunjukkan oleh DPP melalui Rapat Pleno yang tetap memberikan dukungan kepada Setya Novanto sebagai Ketua Umum DPP PARTAI GOLKAR seakan menunjukkan​ sikap yang seakan menutup mata dan telinga terhadap realitas dan pandangan yang berkembang​ di masyarakat terhadap kasus mega kandal korupsi e-KTP.

b. Sikap itu kemudian juga didukung pula oleh ketua Dewan Pembina, Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Pakar, Agung Laksono, yang seakan menjadikan PARTAI GOLKAR sebagai "rumah yang nyaman​" bagi para orang yang melakukan pelanggaran hukum dan korupsi sekaligus juga sebagai bentuk perlawanan terhadap pemberantasan korupsi dan KPK.

c. Kami menilai bahwa​ kepemimpinan PARTAI GOLKAR saat ini secara kolektit telah menanamkan budaya hilangnya rasa malu dan aka sehat. Sikap itu juga sesungguhnya telah melanggar keputusan Munaslub 2016 yang menempatkan PARTAI GOLKAR ikut serta menjadi kekuatan pemberantasan korupsi. Sikap itu juga telah menciderai semangat yang tertuang dalam Doktrin Karya Kekaryaan dan Paradigma PARTAI GOLKAR yang selama ini berkembang cukup baik di lingkungan partai, serta nilai-nilai etika di masyarakat.

Demikian kami sampaikan surat aduan ini dengan harapan Dewan Kehormatan dapat memberikan sikap dan memberikan pertimbangan serta masukan kepada jajaran pimpinan PARTAI GOLKAR demi menjaga kebersihan, marwah, kewibawaan, serta dukungan kepercayaan masyarakat.

GENERASI MUDA PARTAI GOLKAR (GMPG)

Sebagai informasi, Dewan Kehormatan Partai Golkar merupakan hasil musyawarah nasional di Nusa Dua, Bali, pada 2016. Munas yang menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, juga membentuk dewan pakar yang dipimpin Agung Laksono. Sedangkan Dewan Pembina Partai Golkar diketuai oleh Abu RIzal Bakrie.