Isu Pilgub Papua Sampai 5.000 Senpi Menyambar Kepala BIN

25 September 2017 7:34 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan (Foto: M Agung Rajasa/Antara)
zoom-in-whitePerbesar
Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan (Foto: M Agung Rajasa/Antara)
ADVERTISEMENT
Dalam beberapa pekan ini, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan menjadi sorotan. Setidaknya ada dua kabar miring yang menyeret namanya.
ADVERTISEMENT
Pertama terkait pertemuannya dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. Pertemuan yang berlangsung di rumah Budi, bilangan Jakarta Selatan, diduga membahas soal pemenangan Joko Widodo dan PDIP pada Pemilu 2019. Kabar miring itu tersebar melalui pesan berantai Whatsapp yang mencatut nama Panglima TNI.
Dalam pesan yang tidak jelas sumbernya itu, terlampir foto Budi Gunawan, Lukas Enembe, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw, putra Papua yang beberapa waktu lalu menyatakan akan maju Pilgub Papua.
Screen Capture aplikasi obrolan itu juga menuliskan, sebagai timbal balik dukungan Lukas, polisi akan menghentikan masalah hukumnya. Lukas pernah dimintai keterangan Bareskrim Polri terkait kasus dana beasiswa pada 2016 akhir Agustus lalu. Status Lukas masih saksi.
Ka BIN, Kapolri, Gubernur Papua, Irjen Paulus (Foto: Dok. Istimewa)
zoom-in-whitePerbesar
Ka BIN, Kapolri, Gubernur Papua, Irjen Paulus (Foto: Dok. Istimewa)
Kabar itu pun dibantah Polri dan Lukas. Keduanya membenarkan ada pertemuan di rumah Budi Gunawan pada awal September, tapi tidak ada pembahasan soal Pemilu 2019.
ADVERTISEMENT
Menurut Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Rikwanto, pertemuan itu membahas kondisi Papua pascapilkada 2017 dan pengamanan untuk pilkada 2018.
"Itu koordinasi keamanan. Polri membantah kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa terjadi deal politik terkait Pilkada Papua," kata Rikwanto. Pernyataan senada juga dilontarkan Lukas. Sedangkan Budi Gunawan tidak menanggapi sama sekali masalah ini.
Kemudian, nama Budi Gunawan kembali terseret dalam dugaan pembelian 5.000 pucuk senjata ilegal. Masalah ini mencuat setelah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan ada orang yang mencatut nama Presiden Jokowi untuk mengimpor senjata.
Panglima TNI Gatot Nurmantyo (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Panglima TNI Gatot Nurmantyo (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)
Informasi tersebut disampaikan saat silaturahmi keluarga besar TNI di markas besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, pada Jumat (22/9).
Hadir di acara itu Wakil Presiden RI ke-6, Try Sutrisno, Ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi, Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, Mantan Panglima TNI, Endriartono Sutarto dan Widodo AS.
ADVERTISEMENT
Ucapan Gatot tersebut sebenarnya bukan untuk dikonsumsi publik. Namun rekamannya terlanjur beredar luas.
Dalam Kejurnas Karate Piala Panglima TNI ke-V di Mabes TNI, Minggu (24/9), Gatot membenarkan ucapannya. Namun dia enggan memberikan komentar. "Benar 1.000 persen itu omongan saya. Tapi saya tidak menyampaikan rilis makanya saya tidak perlu menanggapi," kata Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Polemik ini akhirnya diklarifikasi oleh Menkopolhukam Wiranto pada hari yang sama. Wiranto menyebut ada masalah komunikasi. Pemesanan itu memang ada, hanya sebanyak 500 pucuk yaitu dipesan BIN untuk sekolah intelijen. Senjata dipesan di Pindad setelah mendapat izin Mabes Polri.
Meski demikian, klarifikasi hanya keluar dari mulut Wiranto. Budi Gunawan lagi-lagi bungkam ketika namanya terseret isu miring.
ADVERTISEMENT