Kriteria Ketum Pengganti Novanto Menurut Akbar Tandjung

Akbar Tandjung (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)

Desakan agar Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, untuk mundur dari jabatannya setelah menjadi tersangka korupsi e-KTP semakin gencar didengungkan. Terutama, dari kelompok muda partai berlambang beringin tersebut. Meski demikian, belum ada nama yang digadang-gadang untuk menggantikan Novanto.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, menyatakan pihaknya masih menunggu proses hukum yang akan dijalani Novanto. Namun, dia sudah menyebutkan kriteria orang yang pantas untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar selanjutnya. Menurut Akbar, ketua umum partainya yang akan datang, harus diseleksi rekam jejaknya secara ketat.

"Tentu kita harus lebih selektif untuk menjadi siapa tokoh yang kita berikan kepercayaan untuk memimpin partai ke depan. Kalau itu sudah dalam keputusan yang kita ambil. Kalau saya tentu siapa yang terbaik, kita harus lihat rekam jejaknya, dan kita punya prinsip dalam menentukan seorang kader yang kita sebut dengan PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas dan juga tidak tercela," kata Akbar di kediamannya, jalan Purnawarman 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (23/7).

Selain itu, Akbar menuturkan, Ketua Umum Partai Golkar selanjutnya juga harus bisa mendongkrak tingkat elektabilitas. Terlebih, berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, elektabilitas Golkar tengah terpuruk.

"Kita harus memiliki satu keyakinan bahwa dengan adanya perubahan-perubahan itu akan bisa memberikan dukungan bagi upaya kita untuk menaikkan elektabilitas partai kita ke depan," sebutnya.

Terkait desakan untuk mengganti Novanto, diakui Akbar, belum ada tindakan apapun dari partainya. Dia mengatakan, hanya bisa menampung aspirasi kelompok muda tersebut.

"Belum ada langkah konkret, saya baru menerima adik-adik saya. Saya sebagai wakil ketua dewan kehormatan, saya tidak dalam posisi untuk menolak, kalau ada yang menyampaikan aspirasi," ujarnya.

Kendati demikian, Akbar yang pernah Ketua Umum Partai Golkar merasa perlu ada pembenahan kepengurusan di partainya. Terlepas dari hasil putusan pengadilan untuk kasus dugaan korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto.