NU dan Muhammadiyah Beda Pendapat saat Rapat soal Perppu Ormas di DPR

Perwakilan PBNU dan PP Muhammadiyah (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)

Perwakilan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhamadiah memenuhi undangan Komisi II DPR untuk memberikan pendapatnya terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Perwakilan dari dua ormas terbesar di Indonesia itu diwakili Ketua PBNU KH Marsudi Syuhud dan Ketua Bidang Hukum PBNU Robikin M Has. Sedangkan dari PP Muhammadiyah diwakili Iwan Satriawan.

Pandangan berbeda diutarakan langsung oleh kedua ormas tersebut. NU secara tegas menerima perppu tersebut sedangkan PP Muhamaadiyah menolak digulirkannya perppu itu.

"Dalam pandangan NU, NKRI adalah dari ahli negara yang berdiri dan didirikan atas dasar kesepakatan bersama. Kita harus menjaga dan menjadikan Pancasila sebagai falsafah. Tentu saja termasuk konstitusi. Dalam pandangan seperti itu. NU berpandangan NKRI adalah bukan negara kafir," kata Robikin di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10).

"Pandangan kami NKRI dengan segenap kebhinekaan. Nah melalui pandangan itu konstitusi bagian hukum tertulis. Kami menegaskan NU mendukung diterimanya perppu ini,"tambahnya.

Kemudian, PP Muhammadiyah lewat Satriawan mengatakan, mereka menghargai yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Namun, terkait Perppu itu secara jelas Muhammadiyah menolak.

"Kami tetap menghormati langkah yang diambil pemerintah. Pimpinan Pusat Muhamadiah menngatakan perppu ormas secara substansi bertentangan dengan prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Kami menolak perppu ini," pungkasnya.

Dalam rapat ini, para perwakilan ormas juga akan memberikan tanggapan lebih rinci. Setelah itu, ada mekanisme mendengarkan tanggapan-tanggapan dari fraksi-fraksi yang ada.