Perluasan Jalur Ganjil Genap Dinilai Tak Akan Kurangi Kemacetan

Pemberlakuan Sistem Ganjil Genap (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menambah ruas jalan yang ditetapkan sebagai jalur ganjil genap. Rencananya, ruas jalan yang berlaku ganjil genap itu akan diperluas hingga Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Perluasan jalur ganjil genap ini pun menuai berbagai tanggapan. Pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Darmaningtyas menilai penerapan kebijakan ganjl genap untuk mobil pribadi itu kurang efektif menekan kemacetan.

"Makanya saya sejak dulu sebetulnya saya lebih cenderung pertahankan 3 in 1 nya sampai ERP dilaksanakan. Tapi 3 in 1 dihapus dan ERP belum jalan," tutur Darmaningtyas, dalam diskusi di Hotel Bidakara, Tebet, Selasa (8/8).

Sistem ERP atau Electronic Road Pricing adalah cara mengendalikan kemacetan dengan cara memberikan beban tarif kepada kendaraan yang melintas. Hingga kini, sistem itu masih belum diberlakukan, karena hingga pertengahan 2017 belum ada kontraktor yang mau menggarap proyek ERP.

Dia mengatakan, penerapan sistem ganjil genap dan 3 in 1 sering diakali oleh para pemilik kendaraan mobil pribadi. Sehingga kebijakan itu dirasa tidak efektif untuk mengurangi kemacetan.

Menurut Darmaningtyas, kebijakan paling efektif yang bisa diterapkan untuk mengurangi kemacetan adalah dengan pemindahan Ibu Kota. "Saya kira satu-satunya (cara) paling signifikan memecahkan persoalan macet ibu kota, adalah pindah pusat ibu kota atau pusat pemerintahan," jelas dia.

Darmaningtyas memperkirakan, kebijakan untuk meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum juga tidak bisa mengatasi kemacetan.

"Kebijakan apapun jakarta akan macet, karena pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat. Secara otomatis kegiatan bisnis akan mendekati kekuasaan. Dimana pusat kekuasaan ada, di situ ada bisnis," lanjutnya.