Pencarian populer
USER STORY
Segregasi Sosial Warisan Kolonial: Pelajaran dari Selat Malaka
9 Mei 2017 21:26 WIB
0
0
Image Source: madfuture

Indonesia dibangun di atas fondasi keragaman dengan identitas yang multikultural. Sejak berabad lalu, Nusantara telah memiliki kekayaan akan keragaman dalam kehidupan sosial, politik, budaya, hingga agama. Keragaman yang luar biasa tersebut menjadi satu kesatuan dalam kerangka demografis, geografis, dan historis untuk menjadi konsep negara kesatuan yang diimpikan oleh para pendiri bangsa. Ketiga aspek tersebut merupakan simpul utama yang merekatkan identitas bangsa.
Wajah berbeda justru ditampilkan dari situasi terkini yang sangat akrab dengan politisasi bertendensi SARA dan memecah belah, serta erat kaitannya dengan politik identitas. Barangkali praktik demokrasi di Indonesia, telah beralih menjadi perlombaan yang tak mengenal kawan maupun lawan, dijalankan sesuai dengan oligarchic democracy ala Machiavelli. Kelompok-kelompok tertentu terus menjalankan dominasi politik identitas yang mengusung isu-isu yang sarat akan sentimen ras, etnis, agama, maupun jender dalam mencapai tujuan politik. Revivalisme terhadap isu identitas dalam politik, telah muncul kembali dalam wajah politik Indonesia dewasa ini.
Akar permasalahan dari sentimen akan identitas tertentu, tak dapat ditarik secara sederhana dalam lingkup temporal yang singkat, melainkan sudah terbentuk dan menjadi warisan dari pemerintah kolonial belasan dasawarsa lalu. Malahan, era pasca-kolonial seakan-akan memberikan ruang-ruang terbuka untuk mengembalikan sentimen antar etnis. Politik identitas tidak hanya dapat berujung pada fasisme, namun lebih buruk lagi, separatisme. Revivalisme akan politik identitas tersebut tak serta-merta dilakukan oleh sekolompok masyarakat serta lingkungan yang mendukungnya, melainkan juga dilakukan oleh negara yang tampak dalam kebijakan publiknya, hal ini berujung pada segregasi yang mengakar kuat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia.
Narasi di atas menuntun kita kepada pertanyaan yang perlu untuk dijawab: Bagaimana segregasi sosial dapat terbentuk di masyarakat kita saat ini dan implikasinya terhadap kebangkitan politik identitas.
Terdapat dua poin penting yang menarik untuk kita lihat lebih jauh: Pertama, akar dari segregasi sosial dapat ditelusuri kembali dalam praktik kolonialisme pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kedua, negara seringkali mengeluarkan kebijakan bersifat mono-etnis, berseberangan dengan masyarakatnya yang multi-etnis. Kedua poin ini mendorong terjadinya dikotomi di masyarakat yang kemudian sangat memungkinkan untuk tumbuh subur dan memperdalam jurang pemisah di era intoleran dan ketidakpastian seperti saat ini, terlepas dari fitrah etnosentrisme (yang merupakan tendensi untuk memilih dan percaya kelompok yang sama dengan mereka) itu sendiri.
Melihat kembali ke masa lalu di wilayah Selat Malaka, selama masa transisi pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda (1795-1825), bangsa Eropa seperti Belanda dan Inggris adalah penguasa dominan dari beragam populasi di wilayah tersebut. Di bawah pemerintahan Belanda, masyarakat Asia diklasifikasikan oleh praktik-praktik ekonomi maupun budaya dan agama mereka. Seperti yang dituturkan oleh Nordin Hussin, terdapat penempatan pemukiman dari setiap kelompok etnis di Malaka. Hingga kini, bahkan pemukiman tersebut tetap muncul dalam peta administratif pemerintahan Malaka seperti Kampung Melayu, Kampung Keling (India), Kampung Jawa, hingga Bukit Cina (Tionghoa). Model segregasi pemukiman berdasarkan etnisitas ini juga dipraktikkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada pusat kekuasaannya di Jawa, tepatnya di Batavia.
Hal di atas menjadi penting ketika dihubungkan dengan prinsip terkait etnisitas, bahwa etnis hanya muncul ketika salah satu komunitas bertemu dengan lainnya yang berbeda. Sejarawan Leonard Andaya menambahkan bahwa "persinggungan antar kelompok tersebut menghasilkan afiliasi etnis yang terpisah, yang diidentifikasi oleh nama yang diberikan oleh anggota mereka dan atau nama yang dipaksakan oleh pihak luar." Seperti yang diharapkan, etnis tak hanya memiliki fungsi yang terbatas sebagai bentuk identifikasi selama pemerintahan Belanda di kota Malaka; Belanda juga mengklasifikasikan etnis untuk memastikan kesejahteraan masing-masing kelompok serta jalannya pemerintahan. Namun, sistem administrasi asimilatif yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda menciptakan kesenjangan antar masyarakat. Hal inilah yang berbahaya dan berakibat fatal dalam situasi sulit (baca: krisis).
Seperti tak cukup pada segregasi yang diakibatkan kebijakan terkait pemukiman, pemerintah kolonial juga melanjutkan pada kebijakan dengan division of labour (pembagian kerja) berdasarkan etnisitas. Sebagian besar orang Tionghoa dan orang India, beraktivitas di pusat kota. Kegiatan sehari-hari mereka terlibat dalam perdagangan dan aktivitas komersil. Oleh karenanya, mereka tinggal di daerah pusat perdagangan yang dekat dengan pemerintahan. Sementara itu, orang-orang Melayu tinggal di wilayah pinggiran dan menjalankan kegiatan pertanian yang subsisten.
Kondisi di atas tentu mendorong terjadinya kecemburuan sosial yang mengakar kuat pada kesenjangan ekonomi antara kelompok satu dengan lainnya. Kebijakan lain yang memperparah kecemburuan ekonomi itu adalah ketika Belanda memberikan beberapa hak komersial istimewa untuk pedagang yang ada di Malaka. Beberapa hak istimewa tersebut antara lain: hak eksklusif mempersiapkan ritel opium; hak eksklusif ritel minuman keras (rum) Asiatic dan Amerika; hak untuk mendistribusikan minuman keras; hak eksklusif ritel daun sirih dalam kota dan pelabuhan Melaka dan sekitarnya; hak menjaga kios di pasar pemerintah; hak eksklusif menjaga toko pegadaian di kota dan pinggiran kota Malaka. Permasalahan utamanya, pemberian hak eksklusif itu hanya diberikan kepada pedagang etnis Tionghoa. Konflik dan kecemburuan sosial-ekonomi, rentan terjadi di wilayah itu.
Pemerintah kolonial tak semata memberikan kesempatan lebih besar kepada etnis Tionghoa karena relasi yang baik di antara mereka. William Skinner berupaya menjelaskan karakteristik natural dari orang-orang Tionghoa “sebagai kelompok yang menampilkan karakteristik yang rajin serta disiplin, kemauan untuk berkerja keras, kemantapan tujuan, ambisi, keinginan untuk kekayaan dan kemajuan ekonomi, serta inovasi”. Karakteristik tersebut diyakini oleh para administrator Eropa yang berkuasa dan berharap banyak pada orang-orang Tionghoa untuk menggerakkan perekonomiannya. Hanya saja, pembangunan perekonomian di sini, tak diiringi dengan kebijakan lain yang menopang mobilitas sosial secara paralel. Dalam hal ini, setidaknya segregasi buatan pemerintah kolonial menjadi sedikit warisan yang tersisa bagi kehidupan masyarakat Indonesia hingga kini.
Kalau melihat kembali sekali lagi, semenjak Orde Baru, dominasi kelompok tertentu mutlak terjadi. Pembangunan infrastruktur masih terpusat di Pulau Jawa seiring dengan pola konsentris yang masih berlaku di pemerintahan. Sebagian besar posisi aparatur negara juga diduduki oleh kelompok etnis terbesar di Indonesia: etnis Jawa. Negara seakan-akan menolak keragaman Indonesia secara institusional sembari merayakan keragaman itu secara simbolis. Kondisi serupa pada umumnya juga dialami oleh negara-negara di Asia Tenggara pasca memperoleh kedaulatannya. Stefan Ehrenhaut menjelaskan dominasi Khmer di Kamboja yang memarjinalkan kelompok-kelompok minoritas lainnya. Kemudian hal yang sama juga terjadi di Birma (sekarang Myanmar), yang bahkan nama negaranya diambil dari ‘Burma’ salah satu kelompok etnis yang dominan.
Di dalam bukunya yang berjudul Police, Military, and Ethnicity, Cynthia Enloe berpendapat bahwa ‘etnisitas’ adalah sebuah alat yang dapat dimanipulasi untuk kepentingan kelompok tertentu, baik itu untuk klaim legitimasi atau menambah kekuasaan, memperkuat keamanan negara, atau memajukan persatuan nasional. Negara dapat dengan lihai merekrut sebagian besar aparatur negara dari kelompok etnis tertentu, sementara mendiskreditkan dan menggiring rasa ketidakpercayaan terhadap kelompok etnis lainnya. Hal ini menjadi pola yang umum terlihat di negara-negara Dunia Ketiga pasca-kolonial.
Sentimen terhadap etnis minoritas yang terjadi hingga kini di Indonesia, bisa jadi adalah rekayasa sosial yang dikonsepsikan oleh kelompok tertentu. Menitikberatkan perhatian terhadap dampak yang ditimbulkan oleh struktur kelas, dapat menjadi langkah awal dalam melihat fenomena yang terjadi di dalam segregasi sosial. Masyarakat yang sudah terasimilasi berdasarkan identitas tertentu, dapat dengan mudah dimodifikasi oleh kelompok yang ingin mencapai agenda politiknya. Politik identitas yang dijalankan oleh kelompok tertentu, berupaya memunculkan negara yang mono-identitas. Masyarakat Indonesia seakan dibuat hilang ingatan akan sejarah akan keragaman yang dimilikinya.
Memang kenyataannya, amnesia sejarah bagi suatu bangsa sulit untuk dihindari. Penyakit tersebut tak semata-mata meradang akibat keengganan masyarakat untuk mengingat, melainkan juga peran negara yang terkadang sengaja mengawetkannya. Adalah tugas bersama bagi seluruh komponen negara untuk melihat kembali dan belajar pada sejarah, yang merupakan tempat terbaik untuk mencari jawaban.


Tulisan ini adalah kiriman dari user, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · ·
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2018 © PT Dynamo Media Network
Version: web: