Dari Rupiah hingga Industrialisasi, Catatan Said Abdullah untuk Ekonomi RI 2027
·waktu baca 7 menit
PerbesarKetua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah dalam Rapat Kerja Banggar membahas Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027 (KEM PPKF 2027) yang diajukan pemerintah.
Dalam rapat itu, Said Abdullah menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap arah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah pada 2027.
Ia menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan pasar, memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi, mempercepat reformasi sektor energi dan pendidikan, serta memastikan agenda hilirisasi dan industrialisasi berjalan efektif.
Di sisi lain, Said Abdullah juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang secara langsung menyampaikan Pengantar KEM PPKF 2027 di hadapan DPR.
Berikut secara lengkap catatan Said Abdullah:
Kami mengapresiasi, ketika Presiden Prabowo membuat tradisi baru kenegaraan, dengan berpidato langsung di Paripurna DPR untuk menyampaikan Pengantar KEM PPKF 2027.
Pemerintah mengusulkan asumsi ekonomi makro 2027 dengan rincian, (1) pertumbuhan ekonomi 5,8 - 6,5%, (2) inflasi 1,5 – 3,5%, (3) kurs Rp. 16.800 - 17.500/USD, (4) Yield SBN 6,5 - 7,3% (5) ICP 70 - 95 USD/barel, (6) lifting minyak 602 - 615 ribu barel per hari, dan (7) lifting gas 934 - 977 ribu barel setara minyak.
Pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan sangat penting sebagai strategi nasional untuk menuju high income country. Kita telah minta Bank Indonesia (BI) untuk ikut dalam urusan menopang pertumbuhan ekonomi. Sangat sepadan pula Danantara yang memiliki aset belasan ribu triliun untuk ikut memikul tugas mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tanggungjawab Danantara itu harus bisa kita kuantisir melalui perhitungan oleh BPS.
Dalam hal menjalankan strategi pertumbuhan ekonomi haruslah sangat inklusif. Karena itu, nalar kebijakan fiskal harus merangkum satu orkestrasi kebijakan, antara target pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial yang sama sama akseleratif.
Saat ini kita menghadapi tekanan serius terhadap kurs dan suku bunga (yield) SBN. Sementara di lantai bursa, IHSG menunjukkan grafiknya kian merosot. Kita tidak perlu menuding keluar, mengapa The Fed memilih kebijakan hawkish, dan Teluk terus bergejolak, karena itu diluar kendali kita. Justru yang harus kita persiapkan lebih terencana, dan eksekusi yang baik, adalah bagaimana mengatasi dolar, dan yield SBN yang mahal serta IHSG yang merosot.
Ihwal pertama yang perlu kita lakukan, membuka diri terhadap kritik dan masukan, karena itu sebagai cermin untuk kita sendiri. Kami rangkum sejumlah masukan lembaga rating, dan akademisi. Pemerintah perlu memulihkan kepercayaan pelaku usaha, langkahnya paling sedikit tiga hal; (1) pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan. Ketidakpastian kebijakan menjadi resiko besar bagi pelaku usaha. Pemerintah hendaknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih premature, dan lebih membangun dialog multi stakeholder yang produktif atas rencana kebijakan.
(2) pemerintah perlu mengelola kebijakan fiskal yang sehat. Kami mengapresiasi proposal pemerintah yang mengajukan defisit RAPBN 2027 sebesar 1,8 - 2,4% PDB. Ini kabar yang bagus. Semoga akan lebih meyakinkan market. Apalagi bila pada tahun ini realisasi defisit bisa lebih rendah, setidaknya 2,58% dari target APBN 2026 sebesar 2,68%, dan realisasi 2025, yang mencapai 2,81%. Ini menunjukkan tren positif.
Pelaku pasar juga mengharapkan reformasi tata kelola berbagai program prioritas seperti MBG, dan KDMP, setidaknya; memperbaiki kapasitas pelaksana, menghindarkan konflik kepentingan, membangun ekosistem rantai pasok, serta lebih fokus pada target sasaran dan daerah prioritas.
(3) dilantai bursa, kita bersama mendorong OJK terus memperbaiki tata kelola bursa, memperbaiki aspek transparasi kepemilikan saham, menambah porsi free fload diatas 15%, serta terus mengevaluasi dan memperbaiki self-regulatory organization (sro) di pasar modal kita.
Pada tahun 2027 kita masih akan menanggung jatuh tempo bunga dan pokok utang yang besar. Pada saat yang sama kita dihadapkan pada tuntutan untuk menggali pembiayaan utang. Pemerintah memperkirakan yield SBN 6,5 -7,3%
Baik bagi pemerintah maupun investor, kenaikan yield ini bisa menimbulkan dilema, antara resiko sekaligus peluang. Tanpa imbal hasil yang lebih tinggi, sulit bagi pemerintah menarik minat investor, tetapi imbal hasil tinggi menimbulkan beban bunga yang kian besar bagi pemerintah. Dari sisi investor, yield tinggi memang menarik, namun tidak semua investor hanya melihat imbal hasil tinggi, mereka juga melihat resiko, dan mempertimbangkan banyak hal, antara lain; outlook lembaga pemeringkat, volatilitas kurs, defisit fiskal, beban bunga, cadangan devisa, resiko politik, ketidakpastian regulasi, hingga tren capital outflow.
Kami berharap, pemerintah tetap memperhitungkan berbagai hal tersebut. Kalaupun yield SBN harus lebih tinggi, kami berharap bisa ditebus dengan belanja yang produktif, yang mendatangkan kenaikan pendapatan karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sebab tax bouyanci tiga tahun terakhir ini menurun.
KEM PPKF 2027 menawarkan delapan kerja Program Prioritas Nasional, antara lain; (1) Kedaulatan Pangan, (2) Kedaulatan Energi dan Air, (3) Pendidikan, (4) Kesehatan, (5) Hilirisasi dan Industrialisasi, (6) Infrastruktur, Perumahan dan Ketahanan Bencana, (7) Ekonomi Kerakyatan dan Desa, (8) Penurunan kemiskinan.
Kedelapan program merupakan tahapan berkelanjutan dari pembangunan jangka menengah dan panjang kita. BMKG memperingatkan, kita harus Bersiap menghadapi El Nino Godzila, atau musim kering yang panjang. Keadaan ini bisa mengancam program kedaulatan pangan, dan air. Oleh sebab itu mitigasinya harus sedini mungkin.
Gejolak geopolitik naik turun seperti roller coaster. Belajar dari perang Rusia dan Ukraina, serta Perang di Teluk dinamikanya ternyata cukup panjang. Program Ketahanan pangan dan energi perlu strategi maraton, perlu nafas panjang dan berkelanjutan, sekaligus cerdik membaca peluang. Agar kebijakan pangan dan energi dalam negeri yang kita laksanakan semakin resilien dari gejolak eksternal.
Dalam hal program kedaulatan energi, ada dua hal prioritas yang perlu disegerakan; (1) pemerintah perlu mengubah arah, agar produksi dan konsumsi energi dalam negeri sinkron. Kita ekspor batubara untuk menopang dunia, tetapi konsumsi energi dalam negeri dari impor bahan bakar minyak (bbm). Ketidaksinkronan ini membuat anggaran kebijakan energi berbiaya mahal. Sudah mahal, masih berpotensi mengalami gangguan pasok, (2) Lebih tragis lagi, kita menanggung biaya impor energi yang mahal, namun pelaksanaan subsidi energi berjalan kurang tepat sasaran. Padahal fungsi subsidi energi untuk menahan guncangan ekonomi (shock absorber) bagi rumah tangga miskin. Dengan demikian programnya berbiaya mahal, tetapi disalurkan kurang tepat sasaran dari tahun ke tahun. Kami berharap pada tahun depan pemerintah dapat menuntaskan reformasi subsidi energi.
Bonus demografi yang kita dapatkan sejak 2012 belum menjadi sebenar benarnya bonus demografi. Bonus demografi diperkirakan akan berakhir di tahun 2041, selanjutnya kita memasuki bangsa yang menua seperti Jepang. Jangan sampai bangsa ini kian menua, namun masih miskin dan berpendidikan rendah. Dari 147,9 juta penduduk yang bekerja, 52 persen diantaranya hanya lulusan SD dan SMP. Program pendidikan harus lebih akseleratif mengubah agar penduduk yang bekerja didominasi tingkat sarjana. Oleh sebab itu, pendidikan tinggi harus inklusif, komersialisasi pendidikan di kampus harus segera di koreksi. Apabila terlambat mengakselerasi hal ini, kita akan tertinggal oleh Vietnam, Malaysia dan Thailand. Dan industrialisasi yang kita kejar, tidak akan mampu dipenuhi oleh tenaga kerja dalam negeri yang terdidik.
Hilirisasi dan industrialisasi menjadi dua program prioritas oleh Presiden Prabowo. Untuk menjadi negara industri, kontribusi industri terhadap PDB setidaknya 30%, kita saat ini masih 19% PDB. Selain itu pertumbuhan industri kita rerata masih dibawah pertumbuhan PDB. Pelambatan sektor industri berdampak menyusutnya kelas menengah nasional, dan orang yang bekerja di sektor formal lebih sedikit dibandingkan informal.
Membangun negara industri tidaklah mudah, namun jalan terjal itu harus kita lalui. Industri apa yang hendak kita tuju?, karena tidak semuanya bisa kita raih bersamaan, harus ada prioritas. Kita perlu industri yang kalau kita menuju kesana, dipastikan industrinya memiliki daya saing, menciptakan perluasan ekonomi, menyerap lapangan kerja, dan menjawab kebutuhan industri masa depan. Evaluasi ini penting sebelum kita berjibaku mempersiapkan kebutuhan SDM yang menopangnya, infrastruktur yang terintegrasi, ekosistem manufaktur dan inovasi, serta regulasi dan birokrasi yang efisien.
Artikel ini merupakan opini dari MH Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI