Mengonversi Anggaran Kemahasiswaan untuk Kemanusiaan

Ilustrasi Corona. Foto: Maulana Saputra/kumparan

Rino Hayyu Setyo*

Tak hanya nasi yang sudah telanjur menjadi bubur, tapi ketela pohong juga sudah jadi gethuk lindri.

Evolusi radang paru-paru yang mulanya belum dikenali Desember 2019 di Wuhan, China, pada Januari 2020 segera menyempurnakan diri menjadi Coronavirus atau Covid-19.

Tragedi kemanusiaan ini sempat menjadi lelucon atau komedi dari para pemangku negara. Adanya pernyataan seorang menteri yang menyebutkan jika corona tidak menyerang masyarakat Indonesia karena warga senang mengonsumsi nasi kucing. Semoga yang menyatakan ini juga segera pulih dari positif Corona.

Panggung corona di dunia ini telah membaur dengan manusia. Kehadiran makhluk kecil yang tak terlihat mata telanjang ini mestinya perlu diwaspadai. Peringatan tentang kehadiran Covid-19 ini perlu direfleksikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan masa depan.

Bahwa untuk menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat itu tidak melulu dengan investasi dalam beton dan senjata amunisi. Namun, juga pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk peralatan yang bisa menjangkau makhluk kecil semacam ini.

Melihat kondisi ini, melansir dari katadata.id Presiden Joko Widodo juga mengambil langkah. Apapun pro-kontra yang terjadi tentang pencegahan hingga penanganan masalah ini, ia memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3) lalu.

Jokowi lewat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 memerintahkan kementerian/lembaga untuk mengalihkan anggarannya dalam menangani penanganan Corona. Kemenkeu di bawah tangan Sri Mulyani pun juga telah mengidentifikasi belanja kementerian dan lembaga Rp 62,3 triliun yang bisa direalokasikan untuk penanganan virus Corona. Jokowi sebelumnya meminta realokasi anggaran agar fokus mengatasi pandemi virus corona, memperbanyak bantuan sosial, dan insentif bagi UMKM.

Adanya realokasi ini mestinya disambut hangat oleh organisasi kemahasiswaan pula. Sebagai salah satu lembaga pengguna APBN melalui pintu universitas negeri. Ada dua pos anggaran yang bisa segera dibicarakan oleh pimpinan kampus. Yakni, pos dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dua sumber anggaran tersebut bisa pastinya sudah ada pagu untuk penggunaan anggaran itu selama setahun kepengurusan lembaga organisasi kemahasiswaan. Mulai dari himpunan mahasiswa jurusan (HMJ), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di level fakultas maupun universitas. Dasar realokasi tersebut bisa digunakan landasan untuk tetap memperlihatkan eksistensi organisasi kemahasiswaan intra kampus.

Di tengah badai wabah ini, eksistensi organisasi kemahasiswaan tidak boleh padam. Kegiatan kemahasiswaan yang biasanya hanya digunakan untuk menyelenggarakan event seminar maupun konser, ini bisa difungsikan lebih manusiawi. Harus diingat, jika kegiatan kemahasiswaan intra kampus ini mempunyai tanggung jawab sebagai pengembang keilmuan. Maka, ketika masalah wabah ini datang dan membuat semua sektor kehidupan terjadi kemacetan, maka mahasiswa tidak boleh mati langkah.

Wabah ini tidak boleh menjadi alasan jika mahasiswa tidak akan melaksanakan kegiatan apapun. Padahal, mereka dipilih melalui proses pemilihan politik ide dan nilai di tengah ribuan mahasiswa.

Konsekuensinya ialah para pimpinan mahasiswa tersebut harus menyadari bahwa ada kewenangan yang diserahkan kepadanya untuk membuat program yang bermanfaat untuk kalangan mahasiswa. Khususnya dalam kegiatan pengembangan keilmuan. Jika belum ada pimpinan organisasi mahasiswa yang membaca Inpres yang diterbitkan Presiden Jokowi, maka dimungkinkan akan ada kematian isu untuk mengonversi anggaran tersebut untuk kegiatan kemanusiaan.

Kemacetan Pikiran dalam Membuat Kegiatan Kemahasiswaan

Dalam konteks wabah Covid-19 ini, mahasiswa yang mempunyai kewenangan dalam mengorganisir sebuah kegiatan harus mempunyai pikiran alternatif. Kegiatan tersebut akan didasari sumber masalah yang sedang terjadi. Yakni, wabah Corona yang saat ini menyerang hampir seluruh belahan negara di dunia.

Mahasiswa sebagai sebuah identitas yang biasanya dikenal dengan kekuatan politisnya, sudah waktunya melakukan refleksi. “Apakah kegiatan kemahasiswaan selama ini sudah menyentuh sisi kemanusiaan?”

Jika hanya mencari pembenar, maka semua kegiatan akan bisa diberi label untuk alasan kemanusiaan. Toh, mahasiswa itu juga manusia, mereka bukan tumbuhan yang sedang duduk di kursi kelas. Namun, dengan adanya wabah ini waktu yang tepat untuk melepas egoistik organisasi mahasiswa yang saling bertarung antar kemewahan kegiatan.

Setelah dinyatakan darurat nasional pada awal Maret lalu, beberapa perubahan sosial pada semua sektor kehidupan sehari-hari sudah mulai dirasakan. Tidak hanya mahasiswa, mulai tukang becak, pedagang pasar, toko kelontong, swalayan, kafe, guru, pegawai bank bahkan hingga presiden.

Misal dalam bidang pendidikan saja, adanya kelas daring (online) dianggap sebagai solusi pembelajaran kelas tatap muka yang terpaksa dinonaktifkan. Di balik itu, pastinya ada masalah yang dirasakan seluruh pelajar dan pengajar. Bisa jadi masalah psikis karena merasa tidak puas hanya membuat grup kelas via WhatsApp, Google Classroom, Skype atau Zoom.

Kebiasaan dari kelas konvesional atau tatap muka itu harus dikonversi menjadi kelas daring itu perlu dipahami jika serangan wabah Corona ini bisa jadi menjadi imigran digital (digital immigrant). Mereka terpaksa berpindah dalam memberikan materi pembelajaran di kelas. Bahkan, bisa jadi tidak hanya menjadi imigran digital tetapi justru melabeli setiap pelajar menjadi digital immigrant nomad atau pengembara-pendatang digital.

Organisasi kemahasiswaan semestinya bisa membuat keputusan deskresi untuk mengambil langkah taktis. Seperti di Malang, karena wilayah ini ditetapkan menjadi zona merah penyebaran Covid-19 maka para pengurus organisasi juga tidak mungkin melakukan kegiatan dengan banyak orang atau kerumunan seperti biasanya. Namun, memberikan fasilitasi belajar untuk siswa di sekolah atau bahkan langsung bekerjasama dengan relawan profesional untuk membatasi moblitas masyarakat yang sedang terancam wabah.

Mulai dari pemasangan wifi di desa. Kegiatan ini hanya salah satu contoh yang mungkin bisa dikerjasamakan dengan pemerintahan desa setempat. Karena pemerintah pusat juga sudah menyetujui jika dana desa bisa digunakan masyarakat untuk menanggapi masyarakat.

Lalu tema-tema pembelajaran yang diberikan pun semestinya sudah tentang penyadaran terhadap pola hidup bersih dan sehat. Begitu pula, pekerjaan rumah (PR) atau tugas mandiri untuk siswa pun bisa mencari informasi seputar virus Corona. Model pembelajaran hadap masalah (problem possing) ini merupakan partisipasi publik untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi potensi penyebaran Corona. Dengan peningkatan kesadaran masyarakat,diharapkan pembelajaran secara kontekstual seperti ini akan menjadi salah satu bagian sejarah pendidikan di Indonesia.

Apakah ada konsekuensi setelah wabah ini usai nanti? Jika ada pertanyaan ini, para peneliti waktunya bekerja tetang efektivitas dan efisien kegiatan belajar yang melanda karena Corona. Di sinilah letak kemanusiaan seorang mahasiswa dalam mempertaruhkan keilmuannya di tengah masyarakat. Seperangkat kurikulum dan mata kuliah yang diberikan di kelas, akan diuji dalam kenyataan. Tidak hanya label nilai A, B, atau C dari kampus. Namun, masyarakat akan mencatat sejarah tersebut.

Tentu ide ini akan bertemu dengan beberapa pertanyaan, seperti bagaimana sistem pencairan dana dan bolehkah dana ini digunakan untuk pengadaan barang seperti itu? Hal tersebut merupakan tantangan yang harus dibicarakan dengan jajaran pimpinan kampus. Yang jelas, jangan sampai ada pahlawan kesiangan dalam menanggapi isu global ini.

Kediri, 22 Maret 2020.

Rino Hayyu Setyo*

*Penulis adalah mahasiswa program magister Pendidikan Luar Sekolah FIP UM. Berkantor di tugumalang.id partner kumparan.com serta siswa Sekolah Indonesia Bernalar. Sekarang tengah mendirikan rintisan lembaga penelitian I-READ