news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Mengkritik Kicauan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Soal OTT KPK

21 Juni 2017 10:36 WIB
comment
8
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil ketua DPR Fahri Hamzah (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Wakil ketua DPR Fahri Hamzah (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)
ADVERTISEMENT
Bukan Fahri Hamzah namanya kalau tak menyerang KPK. Wakil Ketua DPR ini entah mengapa selalu tak sejalan dengan KPK. Bahkan dahulu Fahri pernah melontarkan ide mengenai pembubaran KPK.
ADVERTISEMENT
Fahri menjadi salah satu politisi yang selalu meragukan kerja KPK. Bahkan operasi tangkap tangan (OTT) pun dia kritisi. Padahal sudah berapa kasus korupsi yang dibongkar KPK karena OTT ini.
Korupsi itu dilakukan para penyelenggara negara dalam senyap, tapi mereka tersadap KPK dan terbongkar.
Kicauan Fahri pada Selasa (20/6) di twitter soal OTT menjadi ramai. Ada sekitar 8 kicauah Fahri yang menyoal OTT KPK.
Bahkan dalam salah satu kicauannya Fahri menuding adanya pesanan dalam OTT KPK. Tudingan ini tentu mesti dipertanyakan dasarnya. Apalagi dengan jabatan Fahri yang merupakan Wakil Ketua DPR.
Ibarat kata kalau pejabat negara bisa asal main tuduh tanpa data, bagaimana kalau nanti rakyat mengikuti?
ADVERTISEMENT
Fahri adalah politisi dengan pengalaman. Apa yang dia sampaikan tentu bukan sekedar mengkritisi KPK. Ada tujuan-tujuan yang ingin dicapainya, dan apa itu tujuannya? Hanya Fahri yang tahu.
Sebagai penyelenggara negara Fahri tentu boleh dikritik. Dan apa yang dilakukan Fahri menyoal OTT KPK dikritisi pegiat antikorupsi. Adalah Feri Amsari yang juga menjadi Koordinator Pusat Kegiatan Antikorupsi (PusaKo) Universitas Andalas.
"Bukankah banyak OTT itu membuktikan KPK bekerja. Di zaman Orba, korupsi banyak tapi enggak ada yang OTT tuh. Asumsi-asumsi yang dibangun bahwa KPK tidak berhasil memberantas korupsi karena masih banyak OTT membuktikan kegagalan logika memahami pemberantasan korupsi," jelas Feri.
Menurut Feri, apa yang disampaikan Fahri dengan logika-logikanya di media sosial sebenarnya untuk merusak pemahaman masyarakat dan menyudutkan KPK yang sudah bekerja baik.
ADVERTISEMENT
"Kalau di suatu kampung banyak tertangkap maling, maka asumsinya bukan soal tidak amannya kampung, tetapi harus dinilai petugas keamanan kampung bekerja dengan baik toh. Kalau yang dibesar-besarkan ketidakamanan kampungnya karena banyak maling tertangkap, maka yang timbul adalah ketakutan masyarakat," tegas Feri.