KSAL yang Baru Harus Bisa Bersinergi dengan Panglima TNI

Calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengikuti Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2022). Foto: Aprillio Akbar/Antara Foto

Negara Indonesia adalah negara maritim. Luas lautan 2/3 dari daratan. Karena itu, peralatan untuk menjaga laut harus mendapatkan perhatian yang cukup memadai, proporsional, dan dipastikan mampu menjaga seluruh laut Indonesia.

Kemampuan operasi Angkatan Laut (AL) Indonesia masih sangat terbatas, baik alutsista maupun anggaran. Kapal perang dan kapal selam AL kita berjumlah 282. Masih butuh anggaran yang lebih besar untuk menambah kekuatan laut kita yang luasnya 3 257.357 m2.

Ini adalah tantangan bagi Laksamana TNI Yudo Margono yang ditetapkan sebagai Palima TNI pada sidang paripurna DPR Selasa (13/12) lalu. Selaku Panglima TNI nantinya, Laksamana Yudo Margono harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan alutsista, khususnya bagi bagi Angkatan Laut.

Tantangan kedua adalah soliditas. Yang berlaku di TNI adalah satu garis komando. Panglima TNI sebagai pengguna dan Kepala Staf sebagai penyedia personel harus solid dan kompak. Semua Kepala Staf harus satu komando di bawah Panglima TNI. Dengan begitu, TNI akan terus mampu menjaga kekompakan dan soliditas.

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon usai terima putusan MKD, Kamis (15/9/2022). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Tidak sebagaimana kondisi TNI masa kepemimpinan sebelumnya yang sempat diungkap oleh Effendi Simbolon, anggota DPR Fraksi PDIP yang sempat muncul kesan di publik adanya fakta kekisruhan sarat persaingan dalam rantai komando. Hal ini tentu dapat membahayakan TNI itu sendiri. Karena itu, segala hal yang berpotensi mengganggu kekompakan di tubuh TNI harus berupaya dihindari.

Yodo harus memilih Para Kepala Staf Angkatan benar-benar perwira yang tegak lurus, loyal dan siap perintah dalam satu komando di bawah Panglima TNI. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI AD Dudung Abdurachman pensiun bulan desember tahun depan.

Artinya, Jenderal Dudung Abdurachman akan bersama-sama bertugas dengan Laksamana TNI Yudo Margono hingga masa pensiun pada 2023 mendatang. Begitu juga dengan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Fadjar Prasetyo yang akan pensiun tahun berikutnya. Dengan begitu, Marsekal Fadjar Prasetyo akan bersama-sama dengan Laksamana Yudo Margono hingga Laksamana Yudo Margono menyelesaikan tugasnya sebagai Panglima TNI.

Sedangkan posisi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) kosong setelah ditinggalkan Laksamana Yudo Margono. Siapa yang akan mengganti jabatan KSAL? Setelah Yudo mesti orang yang tegak lurus, loyal, dan satu komando dengan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI.

Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono. Foto: Dispen AL

Ada 9 perwira AL yang bintang tiga. Dari 9 nama ini, nama yang sering muncul dan diprediksi sebagai pengganti Laksamana Yudo Margono adalah Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono yang saat ini menjadi wakasal. Laksamana Ahmadi Heri Purwono memenuhi syarat kepangkatan karena menyandang bintang tiga. Selain itu, Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono adalah perwira yang ditengarai sangat dekat dan loyal kepada Laksamana Yudo Margono. Di antara keduanya sudah terjalin chemistry sejak lama.

Dari aspek strategis, posisi Ahmadi Heri Purwono memang lebih diuntungkan sebab lebih dikenal publik karena jabatannya sebagai wakasal, yaitu orang kedua di AL setelah Laksamana Yudo Margono. Ahmadi Heri Purwono selama ini dianggap lebih mampu bersinergi dengan Laksamana Yudo Margono karena keduanya berada dalam posisi sebagai KSAL dan Wakasal. Ketika KSAL diangkat menjadi Panglima TNI, banyak yang berharap wakasal akan naik menjadi KSAL. Wakasal dianggap lebih tahu dan siap menempati posisi KSAL.

Di antara banyak perwira bintang tiga, laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono dianggap yang paling kuat dalam membangun soliditas dan kemampuannya berkolaborasi dengan Laksamana Yudo Margono. Hal ini memang harus menjadi pertimbangan utama, selain aspek kemampuan leadership dan profesionalitas. Jangan sampai salah pilih KSAL yang menyebabkan antara Panglima TNI dengan KSAL tidak kompak, bahkan malah terjadi semacam persaingan antar keduanya. Ini tidak saja akan merugikan AL, tapi juga TNI secara umum. Lebih luas lagi ini akan merugikan dan membahayakan negara Indonesia.