Badan Restorasi Gambut: Tekan Kebakaran Hutan dengan Pemulihan Gambut

Badan Restorasi Gambut: Tekan Kebakaran Hutan dengan Pemulihan Gambut

Trubus.id -- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan sebagian besar terjadi di lahan gambut beberapa waktu belakangan ini menunjukkan ekosistem gambut belum sepenuhnya pulih. Sampai saat ini kegiatan restorasi gambut yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) selama kurun waktu 3,5 tahun masih fokus melakukan penyelamatan awal terhadap lahan gambut yang telah terdegradasi.

“Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang tengah ditekan pemerintah seminimal mungkin, di sini BRG bertugas untuk membasahi lahan gambut, agar lahan gambut sulit terbakar saat musim kemarau,” demikian dikatakan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead dalam diskusi terkait upaya BRG menghadapi kebakaran khususnya di lahan gambut di Jakarta, Jumat, (13/9/19).

Lebih lanjut Nazir menjelaskan, melakukan pembasahan lahan gambut melalui pembangunan sekat kanal, sumur bor atau penimbunan kanal dapat berfungsi efektif apabila tidak terjadi lagi pembukaan atau pembakaran lahan di lingkungan sekitarnya.

“Kami telah membangun sekat kanal dan sumur bor bahkan menimbun kanal untuk memastikan bahwa lahan gambut yang telah kering dan bekas terbakar dapat lembab kembali. Tapi upaya ini akan sia-sia kalau masih terjadi pembukaan lahan dengan cara dibakar,” lanjutnya.

Dirinya menegaskan bahwa lahan gambut tidak akan mudah terbakar jika tidak ada yang membakarnya. Menurutnya gambut yang kering akan lebih mudah terbakar saat musim kemarau. “Musim kemarau tidak ada hujan akan mudah terbakar.

“Tinggi muka air gambut terus menurun terus dari bulan Juli lalu. Penurunan muka air di lahan gambut terjadi setiap tahun. Sementara tinggi gambut yang baik idealnya memiliki tinggi muka air hingga 1,5 meter,” paparnya lagi.

Lebih lanjut pihaknya menjelaskan saat ini tengah melakukan pemantauan terhadap kondisi ekosistem gambut yang menjadi wilayah kerja BRG. Sistem pemantauan BRG dinamakan Pranata Informasi Restorasi Ekosistem Gambut, atau dikenal juga dengan sebutan PRIMS Gambut.

“Melalui PRIMS Gambut kami mendeteksi kebakaran dan pembukaan lahan gambut. Hasilnya kami sampaikan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti terutama dalam hal penegakan hukum,” ujar Nazir.

Terkait dengan Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG) yang belakangan menjadi sorotan, Kepala BRG mengatakan bahwa pihaknya telah membangun sistem pengawasan internal guna menghindari penyelewengan dalam pelaksanaan. BRG tengah memeriksa seluruh sumur bor dan fasilitas IPG lain seperti sekat dan penimbunan kanal. Saat ini pemeriksaan telah dirampungkan di kawasan konservasi di Sumatera. Seluruh IPG di kawasan itu berfungsi baik.

Selanjutnya diakui Nazir, secara bertahap pemeriksaan dilakukan pada IPG di luar areal konservasi, termasuk di Kalimantan Tengah. Dalam kaitan dengan pemeriksaan ini, Nazir berharap semua pihak bisa membantu BRG dengan memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Pihaknya menyesalkan informasi yang menyebut ada sumur bor fiktif di Kalimantan Tengah, namun setelah dilakukan pengecekan tidak terbukti sebagai sumur bor yang dibangun oleh lembaga pelaksana yang bermitra dengan BRG.

Sebagai informasi, sampai akhir 2018, BRG telah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembasahan gambut di areal non konsesi seluas 679.901 hektare atau 76 persen dari total areal restorasi gambut di luar konsesi seluas 892.248 hektare. Adapun untuk areal konsesi, total areal yang masuk ke dalam target restorasi gambut seluas 1.784.353 hektare yang terdiri dari 1.217.053 hektare areal konsesi kehutanan dan 555.659 hektare areal perkebunan. Hingga saat ini, BRG terus melakukan supervisi atau pendampingan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat melakukan kegiatan restorasi hidrologi dengan baik. Kegiatan yang dilakukan bersama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian ini dimulai September 2018. Hingga Agustus 2019, ada 26 perusahaan yang terlibat dengan luas areal 218.355 hektare.

Nazir menyebutkan, kegiatan pembasahan kembali dan supervisi yang dilakukan BRG pada saat ini lebih menekankan kepada memberikan respon cepat terhadap penyelamatan ekosistem gambut yang sudah rusak.

“Waktu yang tersedia dalam lima tahun lebih banyak digunakan untuk respon cepat. Sementara itu, pemulihan gambut memerlukan pendekatan lebih komprehensif dan sistematik berbasis pada lanskap Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Ini memerlukan upaya lain yang bersifat jangka panjang serta melibatkan seluruh instansi dan para pihak terkait,” tandasnya.