Tekan Dampak Perang Dagang, Indonesia Perlu Perkuat Kemudahan Usaha

Tekan Dampak Perang Dagang, Indonesia Perlu Perkuat Kemudahan Usaha

Trubus.id -- Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menyatakan, urgensi untuk menciptakan kemudahan berusaha adalah untuk mendatangkan investasi sebesar-besarnya di Indonesia. Menurutnya, Pemerintah Indonesia perlu memperkuat implementasi kemudahan berusaha untuk menekan dampak perang dagang terhadap ekonomi nasional.

Dalam siaran pers yang diterima Trubus.id, Jumat (6/9), perang dagang yang sudah terjadi sejak 2018 yang lalu sampai saat ini belum juga menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Lebih jauh lagi, perang dagang antara Amerika Serikat dengan China ini justru membawa dampak pada negara-negara di dunia dan juga ekonomi global.

Bank Dunia sudah memperkirakan jika pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan China menurun 1,0 pp (percent point) maka akan berpengaruh terhadap menurunnya 0,3% dari pertumbuhan PDB Indonesia. 

Baca Lainnya : Sektor Pariwisata Dinilai Menjadi Kunci Hadapi Perang Dagang AS dan China

Tren serupa sebenarnya juga terjadi pada tahun lalu ketika perang dagang mulai bergulir namun Indonesia dapat terhindar dari gejolak berkepanjangan akibat sokongan dari Foreign Direct Investment (FDI) yang masuk.

Untuk tahun 2018 sendiri, realisasi investasi terbesar ada pada sektor jasa dengan capaian 54,1% dengan angka Rp 177,5 triliun disusul kemudian oleh sektor manufaktur dengan capaian 25.4% dengan angka Rp 83,6 triliun. Derasnya aliran investasi yang masuk pada sektor jasa tidak luput dari pesatnya perkembangan teknologi finansial yang mendapat suntikan dana dari FDI. Untuk itu, pemerintah perlu memperhatikan kemudahan dalam berinvestasi.

“Implementasi OSS perlu terus diperkuat lewat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dengan daerah. Peningkatan kualitas infrastruktur telekomunikasi dan internet juga perlu jadi prioritas di tiap daerah supaya implementasi OSS bisa dimaksimalkan,” jelasnya.

Perang dagang juga patut mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Pergeseran pertumbuhan ekonomi global hingga saat ini masih dalam tren negatif.

Baca Lainnya : Manfaatkan Perang Dagang, Hasil Perkebunan Berpeluang Besar Rebut Pasar AS

Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi seperti kondisi geopolitik dan juga harga internasional beberapa komoditas vital seperti minyak yang terpengaruh oleh adanya perang dagang. Bukan tidak mungkin jika krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 2008 dan 1998 kembali terulang.

Masuknya perang dagang pada babak baru di sepanjang bulan Agustus yang lalu masih mengisyaratkan pertumbuhan ekonomi global yang kian melemah.

Memasuki bulan September ini, Amerika Serikat kembali melemparkan kenaikan bea masuk kepada produk-produk impor asal China sebesar 15% dengan total nominal setara dengan USD 300 miliar pada barang-barang yang menyerap konsumsi pasar di Amerika Serikat dalam jumlah besar seperti televisi dan juga alas kaki.

Baca Lainnya : Pemimpin Negara G7 Siap Kucurkan Rp383 M untuk Atasi Kebakaran Amazon

Hal ini bahkan lebih buruk dari rencana awal kenaikan tarif yang disampaikan Washington DC pada awal bulan lalu dengan besaran tarif 10%. Sementara itu China mengenakan bea masuk kepada produk-produk impor asal Amerika Serikat dalam kisaran 5-10% yang setara dengan nominal USD 75 miliar.

Masih jelas dalam ingatan publik bahwa pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang berlangsung di Osaka dan mempertemukan kedua negara ini memang sempat meredakan tensi dari kedua pihak. Namun, nyatanya hal tersebut hanya bertahan dalam hitungan minggu saja sebelum akhirnya tensi dagang kedua negara ini kembali memanas.

Bahkan pada perundingan KTT G-7 yang diadakan di Biarritz, Perancis pada bulan Agustus yang lalu perang dagang antara Amerika Serikat dan China tidak luput menjadi sorotan dari negara-negara yang hadir. Ini dikarenakan dampak dari perang dagang tersebut semakin hari semakin dirasakan banyak negara serta turut berpengaruh dalam memperlambat pertumbuhan ekonomi global. [NN]