5 Tahun Sultan HB X Pimpin Jogja, Sejumlah Hal Jadi Sorotan

Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) mendatangi DPRD DIY, Kamis (28/7/2022). Foto: Len/Tugu Jogja

Jabatan 5 tahunan Sultan HB X sebagai Gubernur DIY bakal segera berakhir. Seperti yang diketahui, DPRD DIY saat ini tengah persiapkan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada Oktober 2022 nanti.

Sebagai bentuk partisipasi masyarakat Yogyakarta untuk tata kelola pemerintah yang lebih baik, Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) mendatangi DPRD DIY. Gabungan dari sejumlah organisasi di Yogyakarta itu menyoroti sejumlah hal dalam kepemimpinan Sultan HB X selama 5 tahun terakhir.

ARDY menyoroti perihal demokrasi di Yogyakarta beberapa tahun terakhir. Apalagi setelah dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka.

"Yang pertama adalah situasi kemunduran demokrasi dikaitkan dengan keluarnya Pergub Pelarangan Demontrasi Malioboro," papar Koordinator ARDY Tri Wahyu, di Kantor DPRD DIY, Kamis (28/7/2022).

Ia mengungkapkan bahwa pembuatan Pergub yang melarang adanya demonstrasi di Malioboro tidak melibatkan DPRD DIY. Padahal DPRD menjadi perwakilan dari warga Jogja.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti terkait tata kelola pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan Kepala Disdikpora DIY ditahan KPK terkait korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida senilai Rp 31,7 M.

Lebih lanjut pihaknya juga menyoroti hak lingkungan masyarakat, pengelolaan sampah, transportasi umum, air bersih, hingga risiko bencana.

Wakil Ketua Pansus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gimmy Rusdin Sinaga menerima berkas dari Koordinator ARDY Tri Wahyu di Kantor DPRD DIY, Kamis (28/7/2022). Foto: Len/Tugu Jogja

Kunjungan dari ARDY ini diterima langsung oleh Wakil Ketua Pansus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gimmy Rusdin Sinaga.

"Prinsipnya tadi teman dari Aliansi Rakyat Demokrat menyampaikan beberapa hal untuk LKPJ Gub 2022-2027. Halnya banyak antara lain Demokrasi katanya di Jogja sudah menurun, pembangunan juga menurun, kualitas hidup, lingkungan menurun itu garis besarnya," tutur Gimmy yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD.

Menurutnya, ini menjadi masukan bagi Pansus DPRD DIY dan akan didiskusikan dengan OPD terkait.

"Banyak yang bagus masukannya karena menyangkut hajat hidup, apa lagi masalah demokrasi," sebutnya.