Ada 17 Gesekan Selama Kampanye Tertutup Pemilu 2019 di Yogyakarta

Komandan Korem 072 Pamungkas, Brigjen TNI Muhammad Zamroni dan Kapolda DIY, Brigjend Pol Ahmad Dhofiri saat diwawancarai, Sabtu (9/3/2019). Foto: erl.

17 ontran-ontran atau gesekan telah terjadi selama masa kampanye tertutup jelang Pemilu 2019 di Yogyakarta. Aksi lempar-lemparan dan beberapa aksi bentrokan antara pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden telah menodai proses demokrasi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kapolda DIY, Brigjend Pol Ahmad Dhofiri mengungkapkan, bentrokan-bentrokan yang terjadi selama ini, menjadi catatan penting bagi pihak keamanan dan juga penyelenggara Pemilu. Penegakan aturan secara tegas harus diberikan kepada siapapun yang telah melanggar aturan. Hal ini diperlukan untuk memberi efek jera kepada siapapun pelanggarnya.

Sejak proses kampanya tertutup dilaksanakan, pihaknya telah mencatat setidaknya sudah ada sejumlah bentrokan. Bentrokan pertama kali terjadi pada tanggal 23 Desember 2018 lalu dan bentrok terakhir pada tanggal 27 Februari 2019 ini. Dalam bentrokan tersebut pihaknya sudah meringkus pelaku bentrokan, tidak perduli pendukung pasangan calon manapun.

"Kita sudah penjarakan 9 tersangka pelaku bentrokan dari dua kubu," tuturnya, Sabtu (9/3/2019).

Polisi mencatat, sejak tahun 1970 lalu, gesekan atau bentrokan yang terjadi di DIY hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok itu-itu saja. Beberapa upaya yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian dengan melibatkan petinggi pihak yang terlibat bentrok ternyata belum ampuh meredam massa mereka.

Oleh karena itu, dalam kampanye terbuka nanti pihaknya akan bertindak tegas terhadap para pelanggar. Salah satu yang menjadi perhatian polisi adalah pelanggaran lalu lintas. Pengabaian penggunaan helm atau pelindung kepala serta knalpot blombongan rupanya menjadi salah satu pemicu bentrokan yang selama ini terjadi.

"Knalpot blombongan itu sangat mengganggu sekali. Siapapun yang mendengar suara berisik itu pasti terpancing emosinya. Oleh karena itu, kita akan tidak tegas hal tersebut,"tambahnya.

Gesekan atau bentrokan yang terjadi tersebut akan menjadi pengalaman berharga terutama dalam menghadapi kampanye terbuka nanti. Pihaknya telah berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu untuk meminimalisir bentrokan antara kedua pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selain bertindak tegas, pihaknya juga meminta kepada KPU untuk sensitif dalam menbuat jadwal kampanye terbuka. Pihaknya berharap agar KPU bisa membuat jadwal terpisah dari masing-masing pasangan agar tidak terjadi bentrokan dari massa pendukung kedua pasangan.

"Kita harap KPU bisa memahami apa yang terjadi sebelum-sebelumnya,"tegasnya.

Komandan Korem 072 Pamungkas, Brigjen TNI Muhammad Zamroni menambahkan, Pemilu memang harus damai. Menjadi kewajiban masyarakat untuk mampu menciptakan pemilu damai. Namun bagi TNI, pemilu tidak hanya sekedar lancar tanpa gangguan apapun. Tetapi damai perlu diwujudkan karena ada kepentingan yang lebih besar demi kehidupan berbangsa dan bernegara. (erl/adn)