kumparan
3 Feb 2019 19:15 WIB

Bahas Sengketa Pimpinan DPD RI, GKR Hemas Sambangi Mahfud MD

GKR Hemas dan Mahfud MD bertemu membahas kisruh pimpinan DPD RI, Sabtu (2/2/2019). Foto: Wicaksono
Kisruh sengketa pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sampai saat ini belum juga menemukan titik temu. Hal ini membuat anggota DPD RI GKR Hemas bersama kuasa hukumnya, Irmanputra Sidin, menemui mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD di kediamannya di kawasan Sambilegi Baru, Maguwoharjo, Depok, Sleman Sabtu petang (2/2/2019). "Malam ini kami kami ingin meminta saran masukan dari Prof Mahfud untuk kami proses ke MK menyelesaikan sengketa kepmimpinan DPD. Kami berharap mendapatkan pencerahan di dalam pelaksanaan kami maju di MK," ujar Hemas seusai pertemuan sekitar satu jam secara tertutup itu. Hemas berharap kisruh kepemimpinan DPD RI yang diambil alih kubu Oesman Sapta Odang (OSO) segera rampung lewat MK. "Semoga sengketa segera ada jalan keluarnya, yang selama ini saya menganggap pimpinan yang sekarang tidak sah," ujar Hemas. Kuasa Hukum GKR Hemas menuturkan pihaknya sengaja datang menemui Mahfud untuk meminta masukan soal proses hukum yang sedang berjalan saat ini untuk mencari kepastian konstitusional di Mahkamah Konstitusi. "Sengketa di DPD ini sudah hampir 2 tahun berjalan di DPD sejak pimpinan DPD beralih secara tidak sah dari jabatan Ibu GKR Hemas dan Prof Farouk Muhammad beralih kepada pimpinan yang sekarang dengan masa periode 2,5 tahun. Padahal jelas tatib DPD itu selama 5 tahun sesuai masa keanggotaan," kata Irmanputra. Irman menuturkan untuk penyelesaian sengketa ini sendiri pihaknya sudah menempuh jalan panjang hingga Mahkamah Agung. "Namun Mahkamah Agung ternyata menyatakan tidak berwenang untuk menentukan siapa pimpinan yang sah, akhirnya kami memutuskan melanjutkan proses ini ke Mahkamah Konstitusi," ujar Irman. "Alhamdullilah kami sudah mendapat banyak masukan dari Prof Mahfud," ujar Irman. Sebelumnya, GKR Hemas juha telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas persoalan ini. Hemas pun telah mendatangi Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar juga membahas soal polemik kepemimpinan DPD RI. Adapun Mahfud menilai Mahkamah Konstitusi (MK) harus mampu menyelesaikan sengketa kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. " MK tidak boleh buang badan atas gugatan yang diajukan oleh GKR Hemas bersama Farouk Muhammad itu. Sebab tanpa proses hukum di MA, kasus sengketa pimpinan DPD RI hari ini artinya kosong. Harus ada lembaga lain dong yang mengadili, dan ini negara hukum. Dan itu menurut saya MK, MK menurut saya jangan buang badan," kata Mahfud. Mahfud pun mengatakan ia sudah tak bisa bicara apa apa lagi kalau MK misalnya menyatakan juga tidak berwenang. "Lalu mau di bawa kemana? MA sudah bilang tidak. Kan tidak boleh sesuatu yang tidak diputuskan di pengadilan jika ada sengketa, tidak boleh terjadi kekosongan untuk menangani perkara," ujarnya. Mahfud mengatakan sebagai negara hukum, semua masalah harus diselesaikan secara hukum. "Dan untuk kasus ini sekarang kedudukan hukumnya itu nol, karena putusan-putusan pengadilan sebelumnya sudah dikoreksi MA, dinyatakan seluruh kasus ini bukan wewenang MA," ujar Mahfud. Menurut Mahfud, GKR Hemas memiliki legal standing mengajukan sengketa DPD RI ke MK. Yakni SK dari Presiden Joko Widodo. "Legal standing-nya Ibu Ratu Hemas dan Pak Farouk itu kan dia punya SK keputusan presiden, ketika diangkat itu adalah pimpinan DPD periode 2014-2019. Itu kan belum dicabut karena MA menyatakan bukan kewenangan MA dari sengketa itu," ujar Mahfud. Soal berapa lama waktu yang dibutuhkan MK untuk menangani sengketa ini, Mahfud mangatakan itu semua tergantung kemauan dari hakim MK. "Kisruh kepemimpinan DPD harus ada kepastian dan harus diselesaikan. Saya kira kalau normal-normal saja, bisa sebulan selesai," ujar Mahfud. (atx)
ADVERTISEMENT
Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan