Ganjar Minta Ada Perbaikan Sistem Pencegahan Korupsi

Gubernur Ganjar Pranowo menghadiri acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Korupsi Terintegrasi yang dihadiri oleh seluruh bupati/walikota di Jawa Tengah, DPRD, serta perwakilan dari KPK dan BPKP Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (27/9/2022). Foto: istimewa

Kasus OTT yang dilakukan KPK belakangan ini menunjukkan bahwa tindakan korupsi masih terjadi di Indonessia. Hal ini membuat perlunya perbaikan sistem pencegahan korupsi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Itu tidak cukup di lips service, buktinya dikandani (diingatkan) juga ngeyel (keras kepala) gitu, kemudian terjadi OTT di mana-mana. Dalam konteks inilah pertemuan pagi ini menjadi penting agar kawan-kawan dari DPRD dengan eksekutif di tingkat kabupaten/kota bisa berelasi dengan baik khususnya dalam membangun sistem yang mencegah korupsi," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Selasa (27/9/2022).

Ganjar mengatakan berbagai kasus korupsi yang terjadi belakangan ini seperti pemotongan dana bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Blora, OTT pejabat seperti kejadian di Pemalang beberapa waktu lalu, dan OTT yang melibatkan hakim agung di Mahkamah Agung.

Ia meminta agar saat APBD disahkan, jangan sampai ada kolusi. Sebab mitigasi korupsi dapat dimulai dari keterbukaan pengesahan APBD dengan membangun kesepakatan tentang syarat penting dan membuang syarat yang tidak penting.

"Mitigasi korupsinya ada di situ, bagaimana make a deal yang baik dengan syarat seperti daerah miskin musti ditolong, potensi stunting harus dibereskan, politik pangan di tengah situasi perubahan climate change global terus kemudian harga yang meningkat karena kondisi eksternal yang musti diperbaiki, arahkan APBD nya ke sana. Itu saja," katanya.

Ia berharap dalam pengesahan APBD itu nantinya tidak menjadi proyek bancakan. Maka dari itu Ganjar meminta DPRD agar mengontrol dan mengawasi serta jangan sampai ada pihak yang terlibat, baik ekskutif maupun legislatif.

"Saya titip sama kawan-kawan DPRD tolong dikontrol dan kita jangan ada yang terlibat, eksekutif maupun legislatif. Di Pemprov umpama saya minta publik untuk lapor, kasih data kepada saya, siap main siap minta, sudah pasti pecat itu," tegas Ganjar.

Informasi selengkapnya klik di sini

Terkait praktik pencegahan korupsi di kabupaten/kota, Ganjar menyebut ada beberapa contoh di kabupaten/kota yang dapat ditiru daerah lain. Terutama mengenai inovasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kemudian bagaimana menggunakan anggaran dalam kondisi darurat.

"Mudah-mudahan nanti akan ada penjelasan yang lebih detail, umpama dalam kondisi darurat itu kita harus menggunakan anggaran dengan cepat, bagaimana menurunkan inflasi, bagaimana kemudian kita menyediakan stok, bagaimana kemudian dalam kondisi sekarang yang lagi berubah ini anggaran bisa fit maka regulasi musti disesuaikan dan BPKP mendampingi," ujarnya. (ari)