Ganjar Sebut OTT oleh KPK Penting Dilakukan untuk Lawan Korupsi

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menghadiri acara otomotif di Temanggung, Sabtu (27/7/2019). Foto: ari.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, meski telah banyak pejabat dicokok dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun hal itu rupanya tak menjadikan jera pejabat lain untuk melakukan korupsi. Akan tetapi, hal itu perlu terus dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut guna memerangi korupsi.

"Kita ini sudah kurang apa, nasehat sudah, pelatihan, bahkan pendampingan sama KPK sudah kok ya masih saja ada seperti itu (OTT Bupati Kudus). Kalau begitu berarti sudah tidak bisa dinasehati maka OTT menjadi penting"ujarnya ditemui di acara otomotif di Temanggung,Sabtu (27/7/2019).

Ganjar sendiri merasa geram saat diminta tanggapannya, terkait OTT yang dilakukan penyidik KPK terhadap Bupati Kudus Muhammad Tamzil. Dia bahkan menyebut bawahannya itu sebagai orang nekat yang tidak mau belajar dari pengalaman hingga akhirnya jatuh ke lubang yang sama.

Menurutnya, jika ada pihak yang berani melakukan berbagai tindak korupsi pada era keterbukaan dan reformasi menuju pemerintahan bersih seperti saat ini, sangat keliru. Pasalnya, pengawasan oleh berbagai pihak sangat ketat.

"Di era yang sudah terbuka dan di era semua melakukan reformasi menuju pemerintahan bersih maka hanya orang yang bernyali tinggi alias nekat yang melakukan ini. Kita sudah diawasi delapan institusi seperti inspektorat, BPK, KPK, PPATK, aparat lain bahkan rakyat ikut mengawasi, kok masih ada yang berani maka nyalinya dahsyat luar biasa,"katanya.

Kekesalannya tumpah, sebab setiap dirinya melantik kepala daerah tidak lupa ada hal yang selalu disampaikan. Antara lain, jaga integritas, kerja sama dengan KPK, LHKPN terus didorongnya, bahkan kepala daerah dari awal sudah mendapat pelatihan anti korupsi di KPK.

Sebagaimana diberitakan, KPK menangkap Bupati Kudus Muhammad Tamzil bersama delapan orang lainnya dalam OTT. Mereka terdiri dari staf, ajudan bupati, serta calon kepala dinas setempat.

Ada dugaan praktik pemberian suap terkait dengan pengisian jabatan di Kabupaten Kudus. Oleh karena itu dilakukan OTT oleh KPK pada Jumat (26/7/2019). Bahkan, penyidik KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 200 juta. (ari/adn)