Haedar Angkat Bicara soal Gelar Pahlawan untuk Kahar Mudzakkir

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir. Foto: Kumparan.

Presiden RI, Joko Widodo, telah memberikan penghargaan berupa Gelar Pahlawan Nasional kepada Prof KH Kahar Mudzakkir, selain kepada para tokoh lainnya.

Atas anugerah kepada KH Kahar Mudzakkir tersebut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir berpendapat, gelar tersebut membuktikan pengakuan atas jasa dan pengabdian terhadap tokoh kemerdekaan yang juga tokoh Muhammadiyah kelahiran Kotagede Yogyakarta tersebut.

“Karenanya Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tersebut,"tuturnya, Sabtu (9/11/2019)

Muhammadiyah berterimakasih kepada semua pihak yang telah ikut mendukung dan membantu proses pengusulan Prof Kahar untuk Pahlawan Nasional seperti Wapres Jusuf Kalla, almarhum AM Fatwa, Mensesneg Prof Pratikno, Mensekab Promono Anung, Menteri Sosial, Menhan Riyamizard Riyacudu, Jimly Ash-Siddieqy, Azyumardi Azra, Gubernur DIY Hamengkubuwono X, Rektor UII, anggota Dewan Gelar.

Dengan demikian gelar pahlawan tersebut melengkapi paket tiga tokoh kemerdekaan dari Muhammadiyah yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Berturut-turut Ki Bagus Hadikusumo pada bulan November tahun 2015, Mr Kasman Singodimedjo tahun 2018, dan tahun 2019 ini Kahar Mudzakkir.

“Ketiganya tentu tidak menuntut gelar pahlawan, tetapi pemerintah dan semua komponen bangsa patut dan penting menghargai pengorbanan dan jejak perjuangan para tokoh bangsa itu,” ucap Haedar.

Haedar juga mengatakan, para pejuang kemerdekaan dan siapapun yang berjasa bagi negara sebelum dan sesudah Indonesia merdeka tentu sangatlah banyak, ada yang tercatat dan mungkin masih terdapat mereka yang luput dari perhatian pemerintah. Semuanya penting untuk menjadi contoh teladan bagi generasi dan elite bangsa untuk berkhidmat sepenuh hati bagi kepentingan bangsa dan negara.

Menurutnya, Indonesia akan menjadi negara dan bangsa yang berkemajuan sebagaimana dicita-citakan para pendiri negeri ini manakala para elite, pejabat, dan warga bangsa semuanya mau berkorban mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan diri, kelompok, institusi, kroni, dan golongan sendiri.

Bagi Haedar, kecewa dan tidak puas terhadap keadaan itu normal dan semua pihak harus introspeksi diri. Pemerintah, DPR, parpol, lembaga-lembaga negara yang lainnya, dan segenap komponen bangsa harus koreksi diri dan terbuka pada kritik dan perbaikan yang serius atas masalah-masalah bangsa untuk dicarikan pemecahan secara benar dan signifikan.

“Hidup bernegara dan berbangsa jangan merasa benar sendiri dan merasa paling Indonesia, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan, karenanya harus mau berbagi dan bersinergi satu sama lain,” kata Haedar.

Haedar berharap Pemerintah dengan semua institusi lainnya juga harus menghargai dan bersinergi dengan organisasi masyarakat agar Indonesia semakin kuat. Ia meminta semua pihak untuk menjauhi sikap saling menegasikan, menganggap diri paling bersih sambil terbiasa merendahkan orang lain, apalagi saling bermusuhan yang dapat memperlemah bangsa ini.

"Ujaran dan pernyataan melambangkan jiwa dan pikiran, karenanya semua pihak penting mengedepankan keadaban, kecerdasan, dan kehormatan dalam berbangsa,"paparnya.

“Kritik merupakan hal positif, yang dikritik tidak perlu alergi, sebab negara tanpa kritik bisa menjadi monolitik dan terbuka kemungkinan terjerumus pada salah langkah. Namun kritik juga perlu objektif dan yang mengkritik tidak perlu merasa benar sendiri dan apologi,” ucap Haedar. (erl)