Ibu Kota Negara yang Baru Akan Berkonsep City In The Forest

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mochamad Basuki Hadimoeljono (kanan) saat menjadi pembicara dalam Kuliah Umum di UGM, Selasa (27/8/2019). Foto: erl.

Pemerintah berencana akan mewujudkan konsep Kota Hutan alias Forest City di Ibu Kota yang baru nanti. Beberapa kebijakan akan diambil oleh pemerintah yang ingin membangun ibu kota lebih ramah lingkungan serta bersahabat dengan alam.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mochamad Basuki Hadimoeljono menuturkan, untuk mewujudkan Kota Hutan tersebut, pemerintah akan merehabilitasi bekas tambang batubara di Bukit Soeharto menjadi sebuah embung. Embung tersebut diproyeksikan menjadi penyuplai kebutuhan air bersih di Ibu Kota yang baru nanti.

"Konsep city in the forest diusung dengan kota inklusi sosial, produktif secara ekonomi dan ramah lingkungan," ungkap Basuki di UGM, Selasa (27/8/2019).

Basuki mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menetapkan ibukota negara yang baru ada di kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Negara. Penetapan kedua kawasan tersebut sebagai ibu kota yang baru tentu telah melalui berbagai kajian yang mendalam terkait berbagai hal.

Dari kajian tersebut menyatakan jika kedua kawasan ini sudah tidak terdapat batu bara. Tak hanya itu kondisi airnya juga masih cukup melimpah dan belum tercemar. Sebab kawasan dua kota ini ini letaknya tak jauh dari Sungai Mahakam yaitu hanya sekitar 30 km. 2 kawasan ini tidak jauh dari kota Samarinda dan juga Balikpapan sehingga fasilitas bandara juga sudah sangat memadai.

"Nanti akan dibangun di area seluas 180 ribu hektare. Namun fokus awal kita akan bangun 40.000 hektare," tambahnya.

Sementara untuk konsep bangunan juga akan mengadopsi konsep pemukiman baru yang sangat ramah lingkungan. Kesadaran untuk bersahabat dengan lingkungan memang akan menjadi pokok utama pengembangan konsep ibu kota negara yang baru nanti.

Basuki mengklaim pihaknya telah melakukan perencanaan secara matang terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tersebut. 3 Kementerian terlibat dalam kajian berbagai hal terkait dengan an rencana pemindahan ibukota negara sebagai pengganti DKI Jakarta.

Basuki mengatakan pemilihan Penajam Paser Utara dan negara juga dikarenakan letaknya berdekatan dengan Trans Kalimantan yang menghubungkan Samarinda dengan Kota Balikpapan. Harapannya nanti akan menjadi daya tarik ibukota negara yang baru.

Keberadaan tol dan kota yang berkembang menurutnya memberikan harapan bagi ibu kota negara yang baru nantinya sehingga tidak akan menjadi kota yang mati. Seperti Brazilia yang terletak di tengah hutan atau Putrajaya Malaysia yang malam sepi karena pekerjanya pulang ke Kuala Lumpur.

Terkait dengan pembiayaan Basuki menyatakan pemerintah akan mengalokasikan 19,2% dari APBN fokuskan untuk pembuatan akses utama seperti jalan. Sementara sisanya akan diambilkan dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau skema KPBU. Nilai KPPU nanti rencananya sekitar 57% dari total keseluruhan anggaran sementara sisanya sekitar 15% Kapan disahkan oleh pihak swasta

"Swasta di diberi kesempatan untuk membangun dan mengembangkan pemenuhan fasilitas publik seperti Perusahaan Air angkutan massal dan lain-lain,"terangnya. (erl/adn)