Ini 3 Jenis Serangan Siber pada Masa Pemilu 2019

Direktur Center for Digital Society (CfDS), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM, Dedy Permadi mengungkapkan, setidaknya ada tiga jenis serangan siber pada masa pra, saat dan pasca pencoblosan di Pemilu 2019.

“Serangan itu diantaranya adanya operasi siber, operasi informasi, dan operasi campuran yakni kombinasi keduanya,” kata Dedy saat menggelar press conference di Gedung Fisipol UGM, Kamis (18/04).

Ia menjelaskan, operasi siber merupakan ancaman dengan adanya perusakan atau gangguan terhadap sistem IT, operasi informasi merupakan adanya penyebaran penyakit informasi, dan operasi campuran yang merupakan kombinasi antara operasi informasi dan siber.

Saalah satu contoh operasi informasi yang marak terjadi di masa Pemilu 2019 ini adalah hoaks. Hoaks merupakan salah satu bentuk ancaman siber yang mengancam kualitas demokrasi khususnya pemilu.

“Dari Agustus 2018 sampai Maret 2019, terdapat 1224 hoaks yang teridentifikasi berkaitan dengan isu politik,” ujarnya.

Dedy mengungkapkan, masa mendekati Pemilu trend kenaikan konsumsi informasi hoaks tersebut merangkak naik. Pada Januari 2019 terdapat 175 hoaks, kemudian bulan Februai meningkat menjadi 353 hoaks, dan pada bulan Maret meningkat tinggi yakni 453 hoaks.

“Padahal pada identifikasi pertama sekitar bulan Agustus 2018, baru ada sekitar 25 an, jadi peningkatannya sangat tajam menjelang pemilu,” ujarnya.

Dalam ancaman siber pemilu ini setidaknya terdapat 5 elektoral yang memiliki kerentanan untuk diserang siber, diantaranya informasi yang diterima masyarakat, daftar peserta pemilu, mesin sistem pemilihan atau IT, mekanisme rekapitulasi penentuan pemenang, dan sistem diseminasi untuk menyebarluaskan berita hasil pemilu.

“Mekanisme rekapitulasi penentuan pemenang ini adalah masa kritikal, dimana KPU sedang merekap dan itu bisa berpotensi adanya serangan, bisa operasi siber bisa operasi informasi,” paparnya.

Dedy menambahkan, salah satu bukti akibat ancaman operasi siber yakni terjadinya peretasan situs KPU pada tahun 2004 oleh seorang konsultan teknologi asal Indonesia. Selain itu terjadi di Taiwan, adanya serangan siber pada masa pemilu Presiden oleh Tiongkok. (ken/nny)