Iuran BPJS Kesehatan Naik, Renovasi 4 Puskesmas di Gunungkidul Mandek

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Foto: Kumparan.

Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat keuangan Kabupaten Gunungkidul semakin berat. Pasalnya, anggaran untuk menutup iuran bagi Peserta Bantuan Iuran (PBI) bagi keluarga tidak mampu tahun ini mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat dibanding dengan sebelumnya.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, Priyanta, mengungkapkan tahun ini anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan bagi keluarga penerima manfaat mencapai Rp 80 miliar. Semengtara tahun lalu, pemerintah Kabupaten sudah mengeluarkan anggaran Rp 54 miliar untuk menutup iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kelas III dari PBI.

"Total ada 156 ribu jiwa yang harus kita tanggung iuran BPJS-nya. Jadi tahun ini anggaran kita untuk iuran BPJS juga naik," tuturnya, Minggu (19/1/2020).

Padahal, lanjutnya, tahun ini Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan untuk Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan. DAK Kesehatan baik Fisik maupun nonfisik mengalami penurunan sehingga beberapa program terpaksa harus ditunda pelaksanaannya atau bahkan ditiadakan dengan mempertimbangkan skala prioritas.

Di antara yang tertunda adalah program rehabilitasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang sebelumnya dinilai sudah tidak layak lagi sehingga perlu perbaikan. Awalnya, ada 4 Puskesmas yang harus direhab dan satu di antaranya harus dibangun dari awal karena dinilai sudah tidak layak lagi untuk melayani masyarakat.

"4 Puskesmas ini tersebar di beberapa kecamatan. Kami nilai sudah tidak layak dan harus direhab, tetapi karena jumlah DAK yang kita terima turun maka terpaksa harus kita tunda,"terangnya.

Salah satu dari 4 Puskesmas yang harus diperbaiki adalah Puskesmas yang terdampak pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS). Puskesmas tersebut harus direlokasi ke tempat lain karena bangunan yang lama dirobohkan setelah lokasinya berada di jalur pembangunan JJLS yang saat ini tengah dikerjakan.

Untuk relokasi Puskesmas tersebut, sebenarnya pemerintah merencanakan akan membebaskan lahan dengan anggaran DAK tahun ini. Namun karena jumlah DAK Kesehatan yang diterima Pemkab Gunungkidul berkurang maka pembebasan lahan tersebut baru akan terealisasi tahun 2021 mendatang.

"Padahal DAK fisik dan Nonfisik Kesehatan ini sangat penting. Mengingat luas Gunungkidul itu 46 persen dari luas DIY," ujarnya.

Karenanya, fasilitas kesehatan paling penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karena program rehabilitasi 4 Puskesmas tersebut tertunda maka pihaknya kini juga berjuang keras agar segera bisa mengoperasikan rumah sakit Saptosari, rumah sakit yang dibangun dengan menggunakan kekuatan APBD murni.

"Di Gunungkidul itu baru ada 5 Rumah Sakit swasta dan 1 rumah sakit negeri. Untuk meningkatkan layanan kesehatan, kami merencanakan meresmikan Rumah Sakit Saptosari tanggal 27 mei 2020 mendatang. Bertepatan Hari Jadi Gunungkidul," tambahnya.