Jalankan Program Transmigrasi, Pemda DIY Berangkatkan 21 Kepala Keluarga ke Kalimantan

21 kepala keluarga (KK) atau sebanyak 72 jiwa diberangkatkan ke Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara untuk bertransmigrasi. 21 kepala keluarga tersebut masing-masing berasal dari Kabupaten Sleman (9 KK), Bantul (7 KK) dan Kotamadya Yogyakarta (5 KK).

21 Kepala Keluarga tersebut merupakan bagian dari 92 Kepala Keluarga yang akan diberangkatkan bertransmigrasi selama tahun 2018 ini. Rencana awal, tahun 2019 ini pemerintah akan memberangkatkan 92 Kepala Keluarga ke 10 lokasi transmigrasi. 20 Kepala Keluarga diantaranya diberangkatkan menggunakan sharing anggaran antara pemerintah DIY dengan pemerintah tujuan transmigrasi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertas) Andung Prihadi mengungkapkan, 21 kepala keluarga kali ini di antaranya diberangkatkan ke daerah tujuan transmigrasi. Harapannya, dengan keberangkatan warga bertransmigrasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

"21 Kepala Keluarga ini akan berangkat ke Tanjung Buka menggunakan pesawat terbang. Ini juga pertama kali menggunakan pesawat terbang,"tuturnya, di Kompleks Kepatihan (25/9).

Andung menambahkan, selain memberangkatkan 21 kepala keluarga transmigran ke daerah tujuan, Pemerintah DIY dan seluruh pemerintah Daerah Tingkat II juga menandatangani kesepakatan kerjasama dalam bidang ketransmigrasian. Kerjasama tersebut adalah sharing APBD untuk penyelenggaraan program transmigran diantaranya dengan pemerintah Propinsi Kalimantan Utara dan Sumatera Barat.

Kerjasama sharing anggaran antara pemerintah asal transmigran dan pemerintah daerah tujuan transmigran ini baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Sharing anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas rumah tempat tinggal, jamban dan juga sarana air bersih. Diharapkan dengan transmigrasi tersebut kehidupan para transmigran menjadi lebih baik dibanding tinggal di Yogyakarta.

"Pertama kali dilakukan di Indonesia. Sharing APBD ini harapannya juga menjadi aspirasi dari pemerintah daerah yang lain,"tambahnya.

Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Pakualam IX berpesan agar para transmigran segera bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah transmigrasi. Sehingga misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi bisa segera tercapai dengan baik.

"Hanya saja, melalui kerjasama antar daerah perlu pembahasan bersama tentang action plan dari kedua belah pihak,"ujarnya. (erl/adn)