Kurangi Dampak Banjir, Sultan HB X Minta Bangun Embung

Gubernur Yogyakarta, Sultan HB X, saat berikan bantuan pada korban longsor di Imogiri, Bantul, Jumat (22/3/2019). Foto: erl.

Kabupaten Bantul menjadi kabupaten yang paling sering mengalami bencana banjir. Lokasi Kabupaten Bantul yang berada di kawasan hulu sebagian sungai yang ada di DIY memang mengakibatkan wilayah ini rawan bencana banjir. Bahkan hampir setiap tahun bencana banjir selalu terjadi di wilayah ini.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, mengakui hal tersebut. Selama 18 tahun memimpin DIY, Kabupaten Bantul belum pernah mengajukan anggaran pembangunan talud atau saluran irigasi yang baru. Namun yang ada justru pengajuan anggaran untuk rehabilitasi ataupun rekonstruksi talud yang rusak akibat banjir.

Dalam beberapa tahun terakhir, dua sungai yang menimbulkan ancaman serius adalah Sungai Oya dan Opak. Dalam beberapa tahun terakhir, dua sungai tersebut selalu menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Bantul. Memang dua sungai ini juga merupakan muara dari beberapa sungai kecil di atasnya.

"Sehingga perlu ada penanganan khusus untuk mengurangi dampak banjir dua sungai tersebut," tuturnya usai meninjau lokasi banjir di Wunut, Desa Sompok Kecamatan Imogiri, Jumat (22/3/2019).

Menurut Sultan, sudah waktunya dasar sungai Opak dan Oya dikeruk agar bisa lebih dalam sehingga mampu menampung air yang lebih banyak. Karena sepanjang pengetahuan dirinya, dua sungai masing-masing Oya dan Opak memang belum pernah dikeruk.

Di samping itu, untuk mengurangi dampak banjir adalah berusaha mengurangi debit air yang masuk ke kedua sungai tersebut. Maka ia meminta kepada jajaran di bawahnya untuk membangun embung. Sebenarnya saat ini sudah ada embung Tambak Boyo di Tambak Bayan Sleman yang berfungsi mengurangi debit air di Sungai Opak. Hanya saja karena kapasitasnya sekitar 600 ribu meter kubik maka masih kurang mengurangi debit air.

"Embung menjadi salah satu upaya mengurangi debit air ke sungai, "tambahnya.

Sultan mengatakan untuk membangun embung bisa diambilkan dana taktis Gubernur. Saat ini dana taktis Gubernur baru digunakan sekitar 40 persen sehingga masih bisa dialokasikan untuk membangun embung tersebut. Berdasarkan pengalaman pembangunan embung sebelumnya, memang hanya membutuhkan dana Rp 3 miliar untuk 1 buah embung.

Dana taktis tersebut bisa digunakan karena prosedurnya tidak terlalu rumit dan bisa dikucurkan dengan cepat. Karena ketika menggunakan APBD ataupun juga APBN maka membutuhkan waktu cukup lama. Namun dengan dana taktis tersebut cukup hanya verifikasi dan bisa langsung dicairkan.

"Jadi kalau bisa secepatnya. Kalau tanah bisa menggunakan Sultan Ground,"tandasnya. (erl/adn)