Naikan Cukai Rokok, Keputusan Menkeu Dinilai Tergesa-gesa

Anggota DPR RI Abdul Kadir Karding. foto: ari

Anggota DPR RI yang juga politisi PKB Abdul Kadir Karding menilai keputusan pemerintah menaikan cukai rokok sebesar 23 persen sebagai kebijakan yang tidak populis. Bahkan terkesan sangat tergesa-gesa tanpa analisis kuat padahal bisa mematikan produksi anak negeri.

"Saya tidak setuju dan sangat menyesalkan tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Bu Sri Mulyani (Menkeu), itu tindakan yang tidak dibangun atas analisis yang kuat atau tergesa-gesa atau itu mungkin saja tekanan. Harusnya kan mempertimbangkan banyak hal, dan seharusnya paling penting justru mengurangi import tembakau," ujarnya dalam kunjungannya di Parakan Kabupaten Temanggung, Jumat (29/11/2019).

Tekanan kepada Sri Mulyani bisa jadi berasal dari asing karena tekanan dagang dari luar negeri itu sangat kuat. Hal itu dibuat lewat isu soal kesehatan. Akan lebih bijak mengatur perokok dengan memberikan tempat khusus misal di bandara diberikan tempat tersendiri.

Pasalnya, kenaikan cukai dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi pelaku pertanian tembakau dan industri rokok termasuk bagi keluarganya. Dampak itu terutama akan terasa di wilayah-wilayah basis tembakau seperti Temanggung, Magelang, Boyolali, Medan, Lombok, Jawa Timur.

"Jadi sekali lagi langkah yang harus dilakukan (pemerintah) adalah mengurangi impor tembakau dengan meninggikan cukai impor. Kalau mau mengurangi orang merokok ya berkampanye, apalagi sekarang ada penemuan bahwa rokok kretek bisa dijadikan obat terapi. Ini kan salah kaprah dalam mengelola kebijakan," katanya.

Dia mencontohkan negara lain yang sukses dengan komoditas rokok untuk perekonomian negerinya, seperti Kuba. Meski tembakau negara ini tidak sebagus Indonesia, tapi mereka bisa membranding diri sebagai negara penghasil cerutu. Indonesia, khususnya Temanggung punya tembakau srintil sebagai tembakau dengan kualitas terbaik dunia, di mana di sini harusnya justru dibangun laboratorium tembakau terbesar di Asia Tenggara seperti usulan Gubernur Ganjar Pranowo.

"Ini dampak politik dan dampak sosialnya besar, Bu Sri Mulyani harus tahu bahwa rata-rata petani tembakau semua adalah pendukung Pak Jokowi (dalam Pilpres) di atas 80 persen. Harusnya itu dilihat sebagai suatu pertimbangan. Saya lihat di Eropa tidak ketat-ketat amat, orang ngerokok di sembarangan tempat, ngopi tanpa rokok itu bagai sayur tanpa garam," katanya.

(ari)