Partai Ummat DIY Ajak Mahasiswa Suarakan Penolakan Kenaikan Harga BBM

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Ummat DIY bentangkan spanduk penolakan kenaikan harga BBM, Selasa (6/9/2022). Foto: Erfanto/Tugu Jogja

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Ummat DIY mengajak semua elemen salah satunya mahasiswa untuk menyuarakan penolak kenaikan harga BBM dan meminta pemerintah membatalkan kenaikan yang sudah terjadi saat ini.

DPW Partai Ummat DIY menandaskan sikap mereka adalah menolak kenaikan BBM apapun alasannya. Jika alasannya karena pemerintah sudah tidak kuat menanggung subsidi maka pemerintah harus mengevaluasi anggaran.

Selasa (6/9/2022) siang, sejumlah pengurus melakukan orasi serta membentangkan berbagai spanduk di Kantor DPW Partai Ummat DIY, Kotagede Yogyakarta. Spanduk penolakan terpampang di berbagai tempat di kantor tersebut.

Orasi dilakukan oleh Permata Ummat, elemen perempuan dari partai yang belum lama berdiri ini. Sebagian besar orasi justru dilaksanakan oleh kaum ibu-ibu yang notabene sebagai golongan masyarakat yang paling terdampak.

Ketua Permata Ummat DIY, Siti Muslihatun mengatakan kenaikan BBM ini adalah kezaliman. Sebagai umat Islam maka harus melawan kezaliman itu. Ia memandang ada yang disembunyikan pemerintah karena alasan yang dikemukan adalah subsidi sudah sudah terlalu besar.

"Ini ada apa, tidak sekedar beban subsidi semata, sehingga menimbulkan pertanyaan besar. Apalagi ini dampaknya adalah masyarakat adalah yang paling bawah," ujar dia.

Ia sebagai kaum perempuan sangat merasakan dampaknya. Meskipun tidak memiliki motor namun ketika masuk ke pasar semua harga naik sebagai akibat ongkos atau biaya untuk transportasi mengalami kenaikan.

Hal ini tentu sangat memberatkan semua elemen masyarakat terutama ibu-ibu. Oleh karenanya ia mengajak semua elemen masyarakat terutama mahasiswa untuk menyuarakan suara kesulitan masyarakat.

"Bergeraklah, wakili ibumu yang kesulitan memenuhi kebutuhan akibat BBM naik," tandas dia.

Ketua DPW Partai Ummat DIY, Dwi Kuswantoro menandaskan mereka akan menurunkan massa turut serta dalam demonstrasi yang rencananya akan digelar beberapa elemen masyarakat beberapa hari ke depan.

"Partai Ummat menyatakan kebijakan yang tidak pro masyarakat kecil bawah. Kebijakan tersebut tidak pro rakyat karena saat ini kondisi masyarakat baru siuman setelah dihantam COVID-19," ujar dia,

Menurutnya kebijakan ini memang membuat beban rakyat terutama masyarakat kelas bawah semakin berat. Salah satunya adalah pelaku usaha mikro, di mana mereka yang paling terdampak. Karena mereka pelaku usaha yang bersinggungan langsung dengan rakyat.

Dia menandaskan kebijakan ini tidak pro dengan ekonomi rakyat. Maka pihaknya perlu menyuarakan sebagai sebuah aspirasi demokrasi mereka dan meminta kebijakan tersebut dibatalkan oleh pemerintah. Di samping itu, Partai Ummat juga mengajak semua komponen yang sepakat untuk menyuarakan hal yang sama dengan jalur konstitusional.

"Konstitusional itu bisa apa saja, bahkan turun ke jalan itu juga konstitusional," tambahnya.

Karena Semua pelaku usaha dan masyarakat mengaku terbebani maka pihaknya merasa terpanggil menyuarakan aspirasi dan apa yang dikeluhkan masyarakat. Apalagi kebijakan menaikan BBM tersebut masih menyimpan tanda tanya besar

Jika selama ini alasan pemerintah adalah karena mereka sudah tidak kuat menanggung beban subsidi yang dikeluarkan untuk BBM, hal tersebut bisa dipertanyakan. Seharusnya pemerintah mengkoreksi rencana pelaksanaan proyek ambisius yang sekarang ada.

"Kita lihat proyek ambisius seperti Pembangunan IKN (Ibu Kota Negara), kereta cepat dan bahkan bandara. Kita lihat bandara Purbalingga yang sekarang sepi tidak ada penerbangan, berapa triliun yang terserap," kata dia.