Pemerintah DIY Targetkan Angka Kemiskinan Turun 7 Persen

Konten Media Partner
24 Mei 2018 19:38 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sri Sultan Hamengku Buwono X (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Sri Sultan Hamengku Buwono X (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)
ADVERTISEMENT
Pemerintah DIY mengharapkan sinergi dengan pihak swasta dalam mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan yang ada di wilayah ini. Sebab, pemerintah DIY tidak akan mampu berjalan sendirian dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan yang masih menjadi pekerjaan rumah DIY selama ini.
ADVERTISEMENT
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengungkapkan, sejak tahun 2010 angka kemiskinan sebenarnya terus mengalami penurunan. Hanya saja, laju penurunan angka kemiskinan tersebut terus melambat dibanding dengan rata-rata nasional. Pihaknya mencatat, di tengah stagnasi kondisi perekonomian terakhir, laju penurunan angka kemiskinan hanya 0,4 persen - 0,6 persen.
Menurut Gubernur, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) dinamika kemiskinan sangat bergantung pada naik turunnya garis kemiskinan yang dipengaruhi oleh pengeluaran perkapita terhadap pemenuhan kebutuhan makanan maupun non makanan. Hanya sayang, angka tersebut tidak memerhitungkan faktor tabungan atau investasi yang dimiliki.
"Tetapi data BPS menjadi panduan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan," tuturnya saat meresmikan forum CSR di Kompleks Kepatihan, Kamis (24/5).
Oleh karena itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017 -2022, Pemerintah DIY menyepakati kemiskinan akan menjadi 7 persen pada tahun 2022. Hal itu memerlukan langkah ekstra karena bukan persoalan mudah. Sebab, pemerintah daerah tidak bisa melangkah sendirian dan terbukti dalam beberapa tahun terakhir di mana laju penurunan angka kemiskinan mengalami perlambatan.
ADVERTISEMENT
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi menambahkan, untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan tersebut, maka pemerintah membentuk forum CSR. Di mana program-program CSR dari semua perusahaan di DIY akan disinergikan dengan program pemerintah. Sehingga program-program CSR akan lebih tepat sasaran.
"Mereka (perusahaan swasta) bebas alias independen untuk melaksanakan CSR di mana saja. Tetapi nanti disinergikan dengan program pemerintah," tambahnya. (erl)