Pentingnya Peran Masyarakat Perangi Politik Uang

Ilustrasi politik uang. Foto: Istimewa

Potensi praktek politik uang merupakan hal yang relatif dan tidak mudah diukur. Perlu ditentukan instrumen terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa besar potensi terjadinya politik uang.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul, Is Sumarsono. Menurutnya, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan melekat. Tiap pengawas wajib melakukan pengawasan pada kampanye pertemuan terbatas serta tatap muka.

“Jika ada politik uang, maka akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Sumarsono, Selasa (26/2/2019).

Pihaknya mengungkapkan, bahwa partisipasi masyarakat juga turut andil dalam pencegahan serta penanganan politik uang. Masyarakat diharapkan aktif melapor jika mencium adanya politik uang di daerahnya. Tak hanya itu, masyarakat hendaknya menolak jika ada calon-calon yang memberikan uang.

“Bawaslu mengapresiasi sejumlah desa yang telah mendeklarasikan diri anti politik uang. Semoha ini pertanda kesadaran masyarakat untuk tidak masuk ke politik uang,” ujarnya.

Anggota DPRD DIY, Slamet, membeberkan bahwa politik uang tidak akan terjadi jika para calon melakukan sosialisasi secara aktif ke masyarakat. Seharusnya para calon ini turun ke masyarakat tak hanya menjelang pemilu saja.

“Caleg aktif berkomunikasi tidak hanya mengandalkan finansial menjelang pemilu,” kata Slamet. (asa/adn)