Pesan Raja Yogyakarta untuk Warga yang Menolak Bandara Baru

Pelantikan Sri Sultan Hamengku Buwono X (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan penolakan warga terdampak pembangunan bandara baru, New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo bukan persoalan lagi. Mengingat saat ini proses pembebasan lahan sudah berada di pengadilan, di mana uang ganti rugi pemilik lahan sudah dititipkan ke institusi hukum tersebut.

Menurut Sultan, proses pembangunan bandara baru tersebut bisa dilanjutkan, karena jika ada warga yang tetap melakukan penolakan dan memilih bertahan, maka pemerintah bisa saja membatalkan sertifikat tanah yang warga miliki.

Karena berdasarkan undang-undang pemerintah bisa membatalkan sertifikat tanah warga dengan alasan untuk kepentingan negara. “(Kan) sertifikat bisa dibatalkan demi kepentingan negara,” tuturnya usai menerima paparan Desain NYIA dari Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi.

Sultan berharap, PT Angkasa Pura I segera bisa melakukan proses kontruksi bangunan bandara pengganti Adisutjipto ini. Rencananya, proses kontruksi tersebut akan dilakukan sesuai dengan rencana awal segera bisa difungsikan pada bulan April 2019 mendatang seperti yang diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo.

Di tempat yang sama, PT Angkasa Pura I berjanji akan menyelesaikan persoalan warga yang melakukan penolakan dengan cara pendekatan persuasif. Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi mengatakan, pelaksanaan pembangunan bandara baru akan terus dilanjutkan tanpa mengesampingkan hak warga terdampak.

Meski tidak dibahas dalam pertemuan keduanya, tetapi Faik menandaskan persoalan penolakan warga tersebut prinsipnya akan tetap diselesaikan.

Karena yang sedang dibangun ini merupakan bandara baru yang saat ini sangat mendesak kebutuhannya. Dengan keberadaan bandara baru ini nantinya akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Tadi saja saya harus muter-muter selama satu jam di udara. Saya kira ini jadi satu hal yang sangat riskan bagi kita semua. Sehingga warga Yogyakarta sangat mendesak perlu adanya bandara baru yang lebih representatif,” tambahnya.

Saat ini tahapan pembangunan bandara baru, NYIA tetap berjalan dan PT Angkasa Pura I tetap mentargetkan April 2019 bisa beroperasi, dengan pengoperasian terbatas. Untuk penyelesaian penolakan warga, ia berjanji tidak akan dengan cara represif, karena sebelumnya juga tidak pernah ada tindakan represif.

Bahkan untuk mengakomodir warga yang menolak tersebut, pihaknya telah membuka diri untuk berkomunikasi dengan meresmikan Help Desk. Ia berharap warga yang melakukan penolakan tersebut dapat memanfaatkan Help Desk untuk menyampaikan keinginan mereka.

Terkait dengan kekhawatiran petani yang akan kehilangan mata pencaharian, Faik mengatakan sebenarnya pemerintah sudah memberikan alternatif kepada warga untuk tetap bisa menjalankan profesinya. Untuk para petani, pemerintah telah memberikan alternatif lahan yang bisa digarap oleh para petani tersebut.

“Jadi petani masih bisa bertani, pedagang masih bisa berdagang,” tegasnya.

Ia menandaskan, Bandara NYIA ini merupakan proyek besar sehingga semua tahapan yang dilakukan sudah memenuhi aturan yang berlaku. Sehingga semua dokumen kelengkapan ataupun persyaratan seperti Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sudah mereka penuhi.