Polemik Cuitan Dubes Arab, Ngabalin : Tak Bisa Menuntut Dipulangkan

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, menuturkan saat ini pihak pemerintah Indonesia belum memutuskan untuk mengambil sikap lebih lanjut terkait cuitan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osamah Muhammad Al-Suaibi, yang belakangan menjadi polemik.

"Sampai hari ini belum ada sikap lebih jauh dari istana karena itu menyangkut soal protes dari masyarakat kepada sikap Osamah," ujar Ngabalin di Yogyakarta, Kamis (6/12/2018).

Osamah sebelumnya melalui akun Twitter resminya sebelumnya menulis terkait pelaksanaan Reuni Akbar 212 di Monumen Nasional Jakarta lalu. Dalam cuitannya Osamah menyebut Reuni 212 sebagai kegiatan bela tauhid akibat pembakaran bendera oleh ormas menyimpang. Cuitan itu lalu dihapus pasca munculnya protes keras dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU).

Namun, Ngabalin yang pernah duduk di Komisi I DPR RI yang mengurusi bidang hubungan luar negeri mengatakan sikap Osamah tak bisa dibenarkan. Ngabalin mengacu Konvensi Jenewa 1949 di mana salah satu klausulnya mengatur kewenangan para wakil atau utusan negara untuk tidak mencampuri urusan politik negara lain.

"Di seluruh dunia, hal ini (dubes mencampuri urusan dalam negara lain) juga berlaku sama," ujarnya.

Ngabalin mengatakan duta besar bagaimanapun merepresentasikan kepala negara dan pemerintahan negara yang diwakili. Oleh sebab itu menurut Ngabalin jelas tak bisa dubes negara lain ikut masuk dan mencampuri politik negara tempatnya berdinas.

"Meski (cuitan Dubes Arab) itu mungkin pendapat pribadi juga tak bisa dibenarkan, sebab saat ini situasinya Indonesia masuk di tahun politik," ujarnya.

Maka, segala pilihan kata dan konten dalam cuitan dubes Arab itu di tahun politik Indonesia seperti sekarang akan diintepretasikan mendukung salah satu calon presiden.

Ngabalin mengatakan cuitan Osamah terindikasi kuat mendukung salah satu pasangan calon presiden. Indikasi dukungan pada capres tertentu ini sama seperti ketika orang menyebut kata penista agama, maka gambarannya akan cuma merujuk sosok tertentu yang dianggap pernah menista. Tapi dengan situasi ini, sesuai prinsip hubungan diplomatik luar negeri, pemerintah Indonesia juga tak bisa intervensi kasus Osamah lebih jauh.

"Misalnya ada pihak mendesak dubes dipulangkan ke negaranya, prinsip itu tak dikenal dalam hubungan diplomatik," ujarnya. (atx/adn)