Prodi Humas UPNVY Jalani Asesmen Lapangan untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Asesmen Lapangan Akreditasi Prodi Humas UPNVY. Foto: dok. UPNVY

Kegiatan asesmen lapangan saat ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) di Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Yogyakarta, khususnya bagi prodi Hubungan Masyarakat (Humas) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPNVY.

Kegiatan asesmen dari BAN PT ini dimaksudkan untuk konfirmasi keberadaan prodi Humas yang baru memperoleh akreditasi sementara.

Sebenarnya, kegiatan asesmen lapangan ini akan diadakan pada tahun 2020 lalu, namun terpaksa harus ditunda akibat kebijakan pemerintah dampak pandemi dan baru diadakan pada tanggal 21 hingga 22 April 2021 kemarin.

Adapun asesornya berasal dari dua universitas yang cukup ternama di Indonesia, yakni Universitas Padjadjaran dan Universitas Sumatera Utara. Dalam asesmen lapangan itu, para asesor membuktikan semua data yang diusulkan pihak UPNVY apakah sesuai dengan realita atau tidak.

“Perlu konfirmasi dari data yang dikirimkan. Itu asesor harus memberikan pernyataan di mana bukti konfirmasi data betul-betul ada, tidak hanya dari file-file yang ditayangkan tapi juga wawancara dengan pimpinan unit pengelola (Dekan dan wakil Dekan FISIP), ketua Jurusan, Koordinator program studi, tim penjamin mutu LP3M dan Fakultas dosen, tenaga kependidikan, dengan mahasiswa dan juga dengan stakeholder dari luar (mitra) yang selama ini bekerja sama,” ungkap Kepala Pusat Penjaminan Mutu Eksternal (PME) Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) UPNVY, Kamis (22/4/2021).

Prodi Hubungan Masyarakat (Humas) yang masuk dalam naungan FISIP UPNVY ini merupakan prodi Humas satu-satunya di PTN kawasan Yogyakarta dan Jawa Tengah yang diharapkan secara istimewa memiliki keunggulan dalam Humas pemerintahan yang selama ini masih menyisakan banyak masalah, diharapkan nanti lulusannya terserap di sana dan memperbaiki kinerja Humas pemerintahan di berbagai sektor.

Prodi Humas merupakan prodi baru yang memperoleh ijin pendirian pada tanggal 7 Juli 2017 namun karena proses penerimaan mahasiswa baru tahun itu sudah berjalan, maka prodi Hubungan Masyarakat dibuka tahun 2018. Hasil evaluasi oleh penjamin mutu eksternal dalam hal ini BAN PT melalui proses akreditasi asesmen Kecukupan dan asesmen lapangan, prodi Humas ini mendapat banyak masukan dari para asesor. Terutama dalam bidang peningkatan mutu.

“Dari asesor tadi ada rekomendasi tentang perlunya peningkatan publikasi artikel hasil penelitian mahasiswa baik di jurnal nasional, nasional terakreditasi, dan jurnal internasional bereputasi serta publikasi di media massa. Mahasiswa dan dosen bisa bermitra dalam meningkatkan pengembangan ilmu hubungan masyarakat, lanjut Puji.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Dekan FISIP UPNVY bahwa memang setelah asesmen lapangan tadi ada banyak masukan yang diterima.

“Ada banyak masukan tadi dari asesor. Intinya, untuk perbaikan kinerja dari program studi dan fakultas. Intinya semuanya sangat konstruktif terkait dengan visi misi tadi ada masukan untuk lebih fokus sesuai visi keilmuan. Dari sisi SDM tadi juga ada masukan untuk lebih meningkatkan kompetensi,” jelas Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP UPNVY), Machya Astuti Dewi.

Asesmen sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan mutu dari prodi dan unit pengelola itu sendiri karena dengan asesmen, maka kekurangan dan kelebihan dari prodi dan unit pengelola dalam hal ini fakultas, dideskripsikan dengan jelas.

“Kami melihat asesmen lapangan beserta proses akreditasi itu sendiri tentu sangat penting bagi kami. Karena di situlah kami lalu bisa melihat sebenernya apa yang kami kerjakan itu, kami programkan, sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum, sudah sesuai dengan standar nasional (SN Dikti) dan kriteria dari BAN PT atau belum,” jelas Machya lebih lanjut.

Adanya asesmen lapangan ini juga berdampak pada lulusan prodi Humas itu sendiri. Hal ini karena beberapa instansi pemerintahan menyaratkan bagi para pelamarnya untuk berasal dari prodi yang berakreditasi A atau unggul. Prodi baru kalau ke arah unggul harus melalui proses akreditasi pertama kali agar akreditasi otomatis digantikan dengan akreditasi hasil visitasi. Apabila akreditasi otomatis tidak ditindaklanjuti dengan Asesmen Lapangan atau visitasi pada unit pengelola program studi, maka akreditasi otomatis bisa dicabut, penyelenggaraan pendidikannya dievaluasi keberlanjutannya.

“Dengan memiliki status akreditasi yang pertama ini, selanjutnya memberikan kesempatan kepada unit pengelola untuk mengajukan reakreditasi apabila sudah memiliki lulusan, dan bisa diperoleh tambahan nilai dari lulusan yang sesuai kompetensi prodi sehingga hasilnya bisa unggul dan dampaknya membawa alumni untuk memperoleh akses ke manapun, bisa melamar kerja di manapun,” pungkasnya. (Hangesti Arum)