Sultan Minta Orangtua Untuk Jujur Soal SKTM

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X meminta kepada seluruh orangtua siswa untuk jujur dengan keadaannya masing-masing. Sehingga jika benar-benar dari keluarga mampu, maka tidak perlu mencari Surat Keterangan Miskin (SKTM) agar bisa diterima di sekolah tertentu seperti yang diinginkan oleh siswa tersebut.

Ia berharap kasus pemalsuan data SKTM tidak terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Oleh karena itu, ia meminta kepada instansi terkait yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga di wilayah DIY ataupun Kabupaten Kota untuk memperketat pengawasannya. Namun mekanismenya seperti apa, Sultan meminta kepada instansi terkait untuk merumuskannya.

Hanya saja, ia meminta kepada instansi terkait untuk bisa mengawasi apakah izin atau SKTM yang dikeluarkan oleh pihak Desa tempat siswa tersebut berasal agar diamati apakah sesuai ataupun tidak dengan kondisi siswa. Jika masih ada orangtua atau wali murid yang melakukan kebohongan terkait SKTM, Sultan khawatir pendidikan saat ini akan melahirkan sesuatu yang tidak baik.

"Kalau demikian dilakukan akan menyebabkan sistem pendidikan yang tidak baik. Hasilnya justru akan melahirkan generasi yang tidak sesuai yang diharapkan,"tuturnya.

Sementara terkait dengan zonasi, Sultan sudah menduga akan terjadi permasalahan. Sebab, sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah beberapa tahun silam tidak pernah berbicara terkait dengan zonasi.

Yang paling susah adalah Kota Yogyakarta, sebab di wilayah ini tidak ada sekolah yang jaraknya 5 kilometer.

Bahkan ada sekolah yang menumpuk dalam satu zona seperti SMA 3 dan SMA 8. Sehingga menurutnya harus proporsional saja, sebab tujuan awal dari zonasi tersebut untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan dominasi sekolah favorit semata. Jika ada permasalahan zonasi tersebut sebenarnya hanya pandangan orangtua semata.

Sebab, Sultan mengklaim jika sarana dan prasarana pendidikan di DIY ini sebenarnya sudah sangat memadai dan tidak ada kesenjangan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Selama ini pemerintah selalu membangun sekolah tanpa berbicara batas area sehingga menurutnya zonasi tetap bisa dipertahankan.

"Kan win-win solution sudah dibicarakan. Makanya itu bisa berjalan,"tambahnya. (erl)