UGM Deklarasi Tolak Revisi UU KPK

Guru Besar UGM, Koentjoro, saat menyatakan UGM Tolak Pelemahan KPK di Balairung Gedung Pusat UGM, Minggu (15/9). Foto: asa.

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menyetujui adanya Revisi Undang-Undang KPK (RUU KPK) rupanya menimbulkan kekecewaan bagi sejumlah pihak. Tak hanya dari kaum pemerhati politik, dari akademisi pun menyuarakan tidak setuju dengan RUU KPK.

Tak ketinggalan, civitas academica Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan diri menolak pelemahan KPK melalui RUU KPK. Dikatakan oleh Guru Besar UGM, Koentjoro, bahwa KPK merupakan anak kandung dari demokrasi yang harus dijaga.

“Upaya sistematis pelemahan KPK dan gerakan antikorupsi yang agresif dan begitu brutal dalam beberapa pekan terakhir sungguh melecehkan moralitas bangsa kita,” ujarnya di Balairung Gedung Pusat UGM, Minggu (15/9).

Menurutnya, pengajuan Revisi Undang-Undang KPK tidak mengikuti prosedur legislasi yang ada. Tak hanya itu, proses pemilihan calon pemimpin KPK beberapa waktu lalu juga penuh dengan kontroversi.

Tak hanya itu, beberapa akademisi bahkan menerima teror lantaran menolak Revisi Undang-Undang KPK. Para akademisi menilai RUU KPK yang diajukan beberapa waktu lalu terkesan disetujui secara tergesa-gesa.

“Jika kondisi ini dibiarkan maka amanah reformasi dan konstitusi berada dalam kondisi amat berbahaya,” kata Koentjoro.

Sejumlah poster yang dibawa mahasiswa UGM terkait penolakan pelemahan KPK, Minggu (15/9). Foto: asa.

Tak hanya dosen saja, para mahasiswa pun membawa poster yang bertuliskan kalimat penolakan pelemahan KPK. Sejumlah tulisan yang terlihat seperti ‘RUU KPK LEMAHKAN KPK’, ‘KORUPTOR Maunya KPK AMBYAR’, ‘KPK TAK ADA, KORUPTOR PESTA’, dan ‘KE MANA PRESIDEN KITA’. (asa/adn)