Warga Bong Suwung Geruduk Kantor KAI Daop 6

Warga Bong Suwung kembali lakukan aksi untuk menolak proses sterilisasi yang akan dilakukan PT KAI Daop 6 Yogyakarta. (Foto : M Wulan)

Sejumlah massa yang merupakan warga Bong Suwung menggeruduk kantor PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Selasa (24/9) untuk melakukan penolakan terhadap rencana sterilisasi di kawasan tersebut dalam waktu dekat.

Sebagaimana diketahui, aksi ini sudah beberapa kali dilakukan namun tetap tidak menemukan titik solusi bagi warga Bong Suwung yang diminta pindah dari kawasan tersebut. Bahkan PT KAI Daop 6 sudah melayangkan Surat Peringatan ke-3 (SP3) kepada warga sebagai bentuk peringatan terakhir sebelum pihaknya melanjutkan sterilisasi atau pengosongan Kawasan Bong Suwung yang masuk di area emplacement Stasiun Yogyakarta itu.

Pendamping hukum yang tergabung dalam Aliansi Bong Suwung, Restu Baskara, mengatakan warga tetap meminta penundaan sterilisasi. Permintaan itu diketahui didukung dengan surat dari DPRD Kota Jogja dan Ombudsman RI Perwakilan DIY untuk penundaan sterilisasi.

“Ketika DPRD Provinsi dan DPRD Kota sebagai wakil rakyat sudah menyurati PT KAI, tapi PT KAI tidak mengindahkan. Artinya pemerintah di hadapan korporasi BUMN PT KAI tidak berdaya. Padahal PT KAI seharusnya punya tanggung jawab dan bekerja sama dengan pemerintah memikirkan Nasib rakyat Bong Suwung,” kata Restu Baskara, Selasa (24/9/2024).

Dia menjelaskan sterilisasi kawasan Bong Suwung ini juga akan berdampak ke 226 jiwa di mana 38 di antaranya anak-anak, 50 lansia, dan 3 merupakan penyandang disabilitas.

Sehingga hal itu juga mendasari mengapa mereka terus meminta penundaan terhadap sterilisasi yang akan dilakukan oleh PT KAI Daop 6 itu. Beberapa win-win solution juga dilontarkan oleh pihak Bong Suwung dimana mereka meminta agar kawasan tersebut diberi pagar saja jika memang dirasa menganggu keselamatan Kereta Api yang melintas disana.

"Bukan bukan berarti (melakukan) penggusuran ya, artinya bisa dilakukan pemagaran ditolak dengan alasan itu masuk area wilayah PT KAI," tegasnya.

Namun sayangnya, audiensi yang dilangsungkan di Kantor PT KAI Daop 6 ini tak merubah apapun. Kata dia, warga Bong Suwung diberi waktu sampai hari Jumat (27/9) untuk menyepakati kompensasi yang akan diberikan seiring adanya proses sterilisasi tersebut.

"Sebesar Rp 200 ribu per meter untuk yang semi permanen. Dan juga PT KAI juga akan menambah ongkos angkut bangunan sebesar Rp 500 ribu per rumah. Yang itu harus dijawab jangka waktunya besok Jumat oleh warga Bong Suwung," bebernya.

Dijumpai seusai audiensi, Manajer Humas Daop 6 PT KAI, Krisbiyantoro, menjelaskan pihaknya tetap akan melanjutkan sterilisasi kawasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan memberikan warga uang kompensasi.

Kompensasi uang yang akan diberikan meliputi Rp 200 ribu per meter persegi untuk bangunan semi permanen, Rp 250 ribu per meter persegi untuk bangunan permanen.

"Hal ini karena SP3 yang sudah dikeluarkan PT KAI pada tanggal 20 dan berlaku 7 hari akan berakhir pada tanggal 26. Pada tanggal 27, PT KAI sudah berhak melakukan tindakan sesuai aturan,” kata Krisbiyantoro kepada awak media seusai audiensi.

Selain itu, Krisbiyantoro kembali menegaskan bahwa sterilisasi ini dilakukan guna mengembalikan atau menormalisasi jalur kereta api sesuai aturan yang telah diundangkan, yakni UU Nomor 23 tahun 2007, sebab bangunan yang berdiri di atas kawasan Bong Suwung kata Krisbiyantoro masuk ke dalam lokasi yang mestinya steril.

Sosialisasi terhadap sterilisasi kawasan tersebut sudah dilakukan sejak lama.

“Setelah sterilisasi lahan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan operasional seperti jalur tambahan atau penempatan peralatan pendukung,” tandasnya.

(M Wulan)