Wujudkan Ketahanan Energi dengan Kompor Induksi, PLN Gandeng 9 BUMN Karya

Penandatanganan nota kesepahaman antara PLN dengan 9 BUMN Karya. Foto: dok. PLN

Dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional untuk energi bersih melalui gerakan penggunaan kompor induksi, PLN menggandeng 9 BUMN Konstruksi.

Penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan kompor induksi di sektor rumah tangga untuk mengurangi impor LPG dan penghematan devisa negara.

Menteri BUMN, Erick Thohir, menyampaikan bahwa sinergi ini merupakan langkah konkrit dari BUMN dalam upaya mendorong peningkatan ketahanan energi nasional yaitu dengan memastikan penyerapan energi dalam negeri.

"Melalui sinergi BUMN dalam mendorong gerakan penggunaan kompor induksi, dapat mengurangi biaya impor energi dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Program ini sangat bermanfaat bagi berbagai kalangan sehingga perlu digaungkan secara berkelanjutan dengan skala yang lebih besar, " ujar Erick.

Sinergi BUMN yang mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional serta gerakan penggunaan kompor induksi ini, diapresiasi oleh Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini.

"Salah satu upaya untuk mendorong penyerapan konsumsi energi dalam negeri (domestic energy consumption) secara optimal adalah dengan mengajak masyarakat untuk dapat beralih menggunakan kompor induksi tanpa harus bergantung kepada kompor gas. Karena saat ini penyediaan sumber energi untuk gas masih didapatkan melalui impor sehingga membuat masyarakat berada pada kondisi imported energy consumption,” ungkap Zulkifli.

Ada 2 poin yang menjadi landasan utama dalam sinergi ini. Pertama, mendorong penggunaan kompor induksi pada proyek unit perumahan dan apartemen yang sedang atau akan dibangun. Kedua, menciptakan kemudahan kepada mitra kerja yang menerapkan program konversi kompor LPG ke kompor induksi.

Informasi selengkapnya klik di sini.

Melalui gerakan penggunaan kompor induksi ini diharapkan penggunaan energi bersih dan energi dalam negeri bisa lebih masif, dan secara langsung mendorong kemandirian dan ketahanan energi

Sinergi dengan Kementerian PUPR

PLN juga melakukan sinergi dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR. PLN juga bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk mengembangkan integrasi data layanan listrik untuk KPR Bersubsidi. Hal ini didukung penuh oleh Menteri BUMN.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan dengan adanya integrasi yang baik dengan PLN, maka Kementerian PUPR dapat memiliki gambaran terkait keterhunian rumah bersubsidi yang berdampak pada ketepatan sasaran penyaluran Dana FLPP.

"Dengan integrasi data tersebut, pemerintah melalui Kementerian PUPR dapat memantau keterhunian rumah bersubsidi melalui data pengguna listrik. Dengan demikian, diharapkan alokasi subsidi melalui KPR bersubsidi dapat lebih termonitor dan tepat sasaran," Ungkap Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Adapun 9 BUMN Konstruksi yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), dan Perum Perumnas, serta 1 BUMN Perbankan, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Bertempat di Kementerian BUMN, penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dengan Direktur Utama BTN, Haru Koesmahargyo, Direktur PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Agung Budi Waskito, Direktur Utama Adhi Karya (Persero) Tbk Entus Asnawi, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Lukman Hidayat, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Destiawan Soewardjono, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Tbk Budi Harto, Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) Haedar A. Karim, Direktur Utama PT Amarta Karya (Persero) Nikolas Agung RS, Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) Bambang E. Marsono, dan Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro. Penandatanganan yang berlangsung pada Rabu (31/3) ini disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.