Mobil Dinas Rp 5 Miliar, Ketua DPRD Lempar Masalah ke Pendahulunya

Ketua DPRD Kota Malang Bambang Heri Susanto (pegang toa) saat menemui pendemo di depan gedung DPRD Kota Malang, rabu (13/2).

TUGUMALANG.ID - Pihak DPRD PAW (Pergantian Antar Waktu) Kota Malang melimpahkan polemik permasalahan anggaram empat mobil dinas untuk tahun 2019 sebesar Rp 5 miliar (Rp 5.085.000.000) itu kepada anggota dewan sebelumnya.

Menurut mereka, anggota dewan yang baru dilantik pada September lalu itu tidak tahu menahu terkait penganggaran tersebut. Untuk diketahui, mayoritas Anggota DPRD Kota Malang saat ini adalah anggota baru, karena menggantikan 41 eks Anggota DPRD yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena korupsi massal.

Pelemparan masalah ke anggota DPRD sebelumnya itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Malang Bambang Heri Susanto di hadapan para pendemo.

"Pertama, pengadaan mobil ini sudah dianggarkan tahun 2018 bulan Febtuari lalu. Jadi ketika kami belum menjadi (DPRD) PAW," ujar Bambang. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mempelajari hal itu. Tak hanya itu, menurutnya hal itu masih dirubah karena mobil sebelumnya masih bisa dipakai dan belum ada pelelangan untuk mobil baru.

Dia juga mengapresiasi rakyat yang terus mengingat kinerja anggota dewan agar bijak dalam menentukan anggaran belanja. "Jadi masukan dari saudara-daudara ini sangat penting. Kritik untuk anggota dewan yg PAW ini," tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD III Kota Malang Fransiska Rahayu Budiwiarti merinci bahwa jumlah anggaran tersebut memang dirasa tidak masuk akal. "Jujur kami tidak membayangkan sebesar ini. Badan anggaran juga mengevaluasi tdk sebesar ini," terangnya.

Dirinya menjelaskan jika anggaran memang dibutuhkan, segarusnya DPRD hanya membutuhkan dana sebesar Rp 3.188.530.000. Artinya, dana sebesar Rp 5 miliar lebih itu seharusnya masih sisa sebesar Rp 2.661.000.000.

Anggaran sebesar 3,18 miliar itu diperkirakan untuk anggaran belanja 1 Toyota Hybrid untuk Ketua DPR sebesar Rp 700.000.000; 3 Toyota Camry dengan total sebesar Rp 1,850.000.000; dan 1 mobil operasional Toyota Hiace senilai Rp 638. 010.000.

Tapi senada dengan Ketua DPRD Kota Malang, ia menjelaskan bahwa anggaram tersebut dirancang pada Februari tahun 2018. "Jadi kami baru beberapa hari. Satu dua minggu kita sudah lakukan tencana anggaran. Kalaupun ada sisa, pasti uang tersebut akan masuk lagi ke kas daerah," beber perempuan yang karib disapa Siska tersebut.

Politikus dari fraksi Partai Demokrat itu mengungkapkan bahwa hal itu akan dievaluasi. "Jadi sebenarnya mobil itu bukan untuk kami, melainkan anggota dewan pada periode 2019-2024 pada pemilu mendatang," imbuhnya.

Ia menegaskan kembali bahwa belum ada pelelangan untuk mobil lama untuk digantikan dengan yang baru. "Belum ada pelelangan. Kalau memang mobil lama masih dipakai ya itu kita pakai. Seperti bapak Wali Kota saat ini yang masih memakai mobil dinas Wali Kota periode sebelumnya," tandasnya.

Reporter: Gigih Mazda

Foto: Gigih Mazda

Redaktur: Irham Thoriq