kumparan
11 Juni 2019 10:28

Akhir dari Pemilu, Bukan MK, tapi Idul Fitri

Oleh Mahdi El Kherid*

jokowi.jpg
Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. Foto: Dok. Badan Pemenangan Nasional dan Antara/AswaddyHamid
Diselenggarakannya pemilu pada 17 April, atau kurang dari sebulan sebelum Ramadan, merupakan langkah yang tepat. Entah momen ini disengaja atau tidak. Ya, setelah warga media sosial terbelah untuk urusan politik, tapi disatukan dengan malam-malam suci di Ramadan.
ADVERTISEMENT
Ketika ramadan tiba, otomatis unggahan warganet tentang pemilu berkurang, berganti tentang suasana shalat taraweh, hidangan puasa, menjemput lailatul qadar, dan lain-lain. Bisa dibilang, suasana pemilu yang mencekam, mendadak mereda karena Ramadan.
Setelah Ramadan, ditambah lagi Idul Fitri. Inilah puncak dari meredamnya tensi pilihan presiden. Ketika Idul Fitri, tentu warganet tidak akan ada yang mengurusi pemilu. Yang ada tentu saja cuman urusan mudik, opor ayam, bersilaturahmi, hingga akhirnya kembali ke tempat perantauan, dan kembali bekerja.
Inilah efek dari dua ritual keagamaan yang menurut saya jawaban atas politik identitas yang selama ini menggelending bak bola salju. Ya, politik identitas pada pemilu kali ini, memang dijadikan salah satu cara, untuk mendulang suara.
ADVERTISEMENT
Politik identitas itu, ternyata bisa dilebur juga dengan kegiatan yang berindentitas keagamaan. Dalam hal ini, Ramadan dan Idul Fitri. Dari dua ritual itu, menurut saya yang paling manjur dalam melakukan mengurangi tensi politik adalah Idul Fitri.
Ya, karena di momen inilah, ada kebiasaan yang selalu diajarkan oleh agama yakni silaturahmi. Simpelnya, silaturahmi adalah melakukan kunjungan, agar hubungan emosional antar manusia tak lagi renggang.

Saya membayangkan, perselisihan pilihan politik, hanya akan jadi lelucon saja dalam momen silaturahmi di lebaran. Mereka yang sebelumnya berbeda pilihan politik, lalu membahas pilihan yang berbeda tersebut, dengan cekikikan, sambil makan opor ayam.

Atau, saya membayangkan dua orang yang sebulan sebelumnya berseteru hebat di media sosial, lantas berdamai dan saling memaafkan, persis setelah shalat idul fitri digelar. Karena inilah, saya menyebut kalau ending atau akhir dari pemilu sejatinya bukanlah Mahkamah Konstitusi (MK), tapi idul fitri. Momen idul fitri, menjadi ending dari segenap pertikaian, khususnya pertikaian di media sosial.

Mahdi El Kherid

ADVERTISEMENT
Tentu ini adalah akhir yang bersifat hubungan sosial, bukan kaitannya dengan konstitusional. Jika hubungan sosial sudah rukun, penulis optimis, apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akan diterima oleh masyarakat. Setelahnya, Indonesia akan kembali normal lagi. Tugas kita selanjutnya, menunggu dan mengawasi janji para politisi direalisasikan.
Masyarakat Harus Diajarkan Bersilaturahmi
Melalui tulisan sederhana ini, saya ingin menjelaskan kalau kebuntuan sosial seberapa pelik-pun, sejatinya bisa diselesaikan dengan bersilaturahmi. Ya, karena dengan silaturahmi, dua orang atau lebih bertemu, bertukar pikiran, bertabayun atau mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, dan lain-lain.
Selama ini, permasalahan dan perselisihan sosial, tidak bisa terselesaikan karena tidak adanya silaturahmi. Dampaknya, ada kebuntuan komunikasi. Selain itu, tak bersilaturahmi, otomatis kita menumbuhkan sak wasangka dalam diri kita. Padahal, sak wasangka itu, belum tentu benar.
ADVERTISEMENT
Oleh karenanya, alangkah adem dan mentrentramkannya jika dua orang yang selama ini menjadi titik sentral perbedaan, bertemu. Dia adalah Calon Presiden Joko Widodo dan Calon Presiden Prabowo Subianto.
Apa yang dilakukan oleh keluarga Yudhoyono yang menemui Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo, pada momen lebaran, adalah berita baik bagi dunia politik kita. Meskipun, yang menemui mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Kita mafhum, kalau selama ini ada hubungan tidak baik antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.
Jika hal itu ditiru oleh Prabowo Subianto dan Joko Widodo, maka akan meredakan persoalan diakar rumput. Toh, keduanya-pun, endingnya nanti harus menerima apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Jika keduanya bertemu, ini akan menjadi pematangan demokrasi di Indonesia.
ADVERTISEMENT

Tentu saja, yang dibutuhkan bagi keduanya adalah kemauan untuk menurunkan ego. Tapi, ini mudah diucapkan, tapi kadang sulit dilakukan. Toh, ada ungkapan yang menyebut, kalau musuh terbesar kita bukanlah orang lain, tapi diri kita sendiri. Bukankah begitu?

WhatsApp Image 2019-06-09 at 17.42.32.jpeg
Mahdi El Kherid, penulis artikel.
*Penulis adalah Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab publisher. Laporkan tulisan