Akhir dari Pemilu, Bukan MK, tapi Idul Fitri

Oleh Mahdi El Kherid*

Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. Foto: Dok. Badan Pemenangan Nasional dan Antara/AswaddyHamid

Diselenggarakannya pemilu pada 17 April, atau kurang dari sebulan sebelum Ramadan, merupakan langkah yang tepat. Entah momen ini disengaja atau tidak. Ya, setelah warga media sosial terbelah untuk urusan politik, tapi disatukan dengan malam-malam suci di Ramadan.

Ketika ramadan tiba, otomatis unggahan warganet tentang pemilu berkurang, berganti tentang suasana shalat taraweh, hidangan puasa, menjemput lailatul qadar, dan lain-lain. Bisa dibilang, suasana pemilu yang mencekam, mendadak mereda karena Ramadan.

Setelah Ramadan, ditambah lagi Idul Fitri. Inilah puncak dari meredamnya tensi pilihan presiden. Ketika Idul Fitri, tentu warganet tidak akan ada yang mengurusi pemilu. Yang ada tentu saja cuman urusan mudik, opor ayam, bersilaturahmi, hingga akhirnya kembali ke tempat perantauan, dan kembali bekerja.

Inilah efek dari dua ritual keagamaan yang menurut saya jawaban atas politik identitas yang selama ini menggelending bak bola salju. Ya, politik identitas pada pemilu kali ini, memang dijadikan salah satu cara, untuk mendulang suara.

Politik identitas itu, ternyata bisa dilebur juga dengan kegiatan yang berindentitas keagamaan. Dalam hal ini, Ramadan dan Idul Fitri. Dari dua ritual itu, menurut saya yang paling manjur dalam melakukan mengurangi tensi politik adalah Idul Fitri.

Ya, karena di momen inilah, ada kebiasaan yang selalu diajarkan oleh agama yakni silaturahmi. Simpelnya, silaturahmi adalah melakukan kunjungan, agar hubungan emosional antar manusia tak lagi renggang.

Tentu ini adalah akhir yang bersifat hubungan sosial, bukan kaitannya dengan konstitusional. Jika hubungan sosial sudah rukun, penulis optimis, apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akan diterima oleh masyarakat. Setelahnya, Indonesia akan kembali normal lagi. Tugas kita selanjutnya, menunggu dan mengawasi janji para politisi direalisasikan.

Masyarakat Harus Diajarkan Bersilaturahmi

Melalui tulisan sederhana ini, saya ingin menjelaskan kalau kebuntuan sosial seberapa pelik-pun, sejatinya bisa diselesaikan dengan bersilaturahmi. Ya, karena dengan silaturahmi, dua orang atau lebih bertemu, bertukar pikiran, bertabayun atau mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, dan lain-lain.

Selama ini, permasalahan dan perselisihan sosial, tidak bisa terselesaikan karena tidak adanya silaturahmi. Dampaknya, ada kebuntuan komunikasi. Selain itu, tak bersilaturahmi, otomatis kita menumbuhkan sak wasangka dalam diri kita. Padahal, sak wasangka itu, belum tentu benar.

Oleh karenanya, alangkah adem dan mentrentramkannya jika dua orang yang selama ini menjadi titik sentral perbedaan, bertemu. Dia adalah Calon Presiden Joko Widodo dan Calon Presiden Prabowo Subianto.

Apa yang dilakukan oleh keluarga Yudhoyono yang menemui Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo, pada momen lebaran, adalah berita baik bagi dunia politik kita. Meskipun, yang menemui mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Kita mafhum, kalau selama ini ada hubungan tidak baik antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.

Jika hal itu ditiru oleh Prabowo Subianto dan Joko Widodo, maka akan meredakan persoalan diakar rumput. Toh, keduanya-pun, endingnya nanti harus menerima apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Jika keduanya bertemu, ini akan menjadi pematangan demokrasi di Indonesia.

Mahdi El Kherid, penulis artikel.

*Penulis adalah Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.