Anggaran Pilkada Kabupaten Malang Bengkak Rp 29 Miliar untuk APD

Ilustrasi Pilkada. Foto: Instagram KPU RI.

MALANG - Resmi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akhirnya akan berlangsung pada 9 Desember 2020. Sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2020, penyelenggaraan Pilkada akan menerapkan protokol kesehatan di tiap TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Ketua Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika, mengatakan jika tahapan pemilu yang sempat tertunda akibat COVID-19 ini tidak akan dimulai dari nol.

"Tapi akan melanjutkan tahapan yang kemarin yang sudah dijalankan," terang pria yang akrab disapa Dika ini, di kantor KPU Kabupaten Malang, pada Minggu (14/6/2020).

"Jadi beberapa kegiatan itu digeser jadwalnya. Dan Senin (hari ini), kita mengaktifkan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara)," sambung Dika.

Dia menambahkan, di masa pandemi ini, penyelenggaraan Pilkada akan menambah anggaran untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan penambahan TPS.

Menambahkan, Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini, mengatakan jika sebelumnya anggaran KPU Kabupaten Malang sebesar Rp 85 miliar.

"Dengan adanya penambahan TPS saja ada penambahan (anggaran) kurang lebih 5 miliar, dan itu di luar kebutuhan APD (Alat Perlindungan Diri)," terang Anis.

Sebelumnya, jumlah TPS di Kabupaten Malang adalah 4.280 TPS. Kini, menjadi 4.969 TPS. "Karena memang skemanya dibatasi menjadi 500 DPT (Daftar Pemilih Tetap) di tiap TPS," jelas Anis.

Sebelumnya, jumlah DPT di tiap TPS di Kabupaten Malang adalah 800 orang di tiap TPS.

Lebih lanjut, Anis mengatakan jika untuk kebutuhan APD di 4.969 TPS akan memakan anggaran sebesar Rp 29 miliar. "Itu untuk kebutuhan APD saja seperti itu," sebutnya.

Anis mengatakan, rincian anggaran tersebut sudah diajukan dan tinggal menunggu pembahasan lebih lanjut. "Kami hanya menyampaikan saja, karena kami diminta menyusun rencana kebutuhan biaya makanya kami sampaikan," pungkasnya.