Cerita Dosen di Malang yang Mendukung Mahasiswanya Turun ke Jalan

Suasana demo di depan kantor DPRD Kota Malang, Senin pagi (23/9). Foto: rezza do'a lathanza/tugumalangid

TUGUMALANG.ID - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Malang turun ke jalan, Senin (23/9). Beberapa tuntutan para pedemo itu di antaranya meminta DPR RI tidak mengesahkan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai merugikan masyarakat, seperti RUU KUHP, RUU Pertanahan, serta menuntut pembatalan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kontroversial.

Tentu saja, para mahasiswa yang menggelar demonstrasi itu kemungkinan besar tidak masuk kuliah. Terkait hal itu, terdapat perbedaan sikap antara dosen dan pejabat tiap kampus. Ada dosen yang malah menyuruh mahasiswanya demo, ada juga pejabat kampus yang tidak menganjurkan sebaliknya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tugumalang.id, ada dosen yang ikut serta menyaksikan mahasiswanya demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Malang.

"Saya setuju demo, sebagai bagian dari demokrasi, ini istilahnya kelas lapangan, tapi tidak wajib juga," kata B, salah seorang dosen di kampus negeri di Malang, Senin (23/9).

Malam hari sebelum demo, B telah membagikan tulisan kepada mahasiswanya. "Bagi yang tidak baca tidak boleh ikut, sedangkan yang demo, harus menuliskan pengalamannya demo di blog," tulisnya.

Namun, sikap B tersebut tidak merepresentasikan sikap dosen keseluruhan, karena tidak semua dosen mengizinkan mahasiswanya untuk berdemo.

Bahkan, banyak pejabat kampus yang tidak merekomendasikan mahasiswanya turun ke jalan. Rektor Universitas Brawijaya (UB), Nuhfil Hanani, dalam surat pernyataannya menyatakan jika tidak ada pemindahan kegiatan perkuliahan ke Gedung DPRD Kota Malang sebagaimana poster yang tersebar. Bahkan, kata dia, perkuliahan di UB tetap berlangsung normal.

"Kami tidak pernah menyampaikan atau mengeluarkan pernyataan tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Institute Teknologi Nasional (ITN) Malang, Masrurotul Ajiza, juga menyayangkan adanya ajakan dalam poster atau flyer untuk melakukan unjuk rasa.

"Hari ini masuk, ramai ini anak-anak di kampus soalnya sudah full mata kuliah, sekarang di group juga pada tenang tidak ada foto anak-anak. Malah tadi malam instruksi bahwa perkuliahan hari ini seperti biasa," tutur Ajiza, Senin (23/9).

Poster ajakan kuliah di depan Gedung DPRD Kota Malang ini bahkan sempat diunggah oleh akun twitter komika, Arie Kriting, yang juga alumni ITN Malang. "Anak ITN Malang..!!! Ayo bergerak..!!!," tulisnya di akun @Arie_Kriting.

Hal senada juga disampaikan oleh Pembantu Direktur II Politeknik Negeri Malang (Polinema), Anggit Murdani. Dirinya mengatakan jika pihaknya belum menerima laporan terkait mahasiswa Polinema yang mengikuti aksi tersebut.

"Pihak kami belum memberikan pernyataan apapun terkait dengan aksi tersebut. Hal ini terkait dengan informasi dari pihak berwenang atas belum jelasnya identitas aksi tersebut. Jadi kami hanya mengimbau mahasiswa agar bersikap waspada terkait situasi ini," ujar Anggit.

Begitu juga dengan pihak kampus Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Islam Malang (Unisma), dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang) yang memberi jawaban sama terkait unjuk rasa mahasiswa tersebut. Mereka kompak menjawab sistem perkuliahan tetap dilaksanakan seperti biasa dan ajakan aksi bukanlah dari pihak kampus.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, beredar poster dari berbagai perguruan tinggi di Kota Malang untuk menolak berbagai kebijakan pemerintah, seperti pengesahan RUU KPK, RUU Pertahanan, RKUHP, RUU PKS, hingga tentang kebakaran hutan lahan (karhutla). Bahkan, dalam poster tersebut bertuliskan, "Besok akan ada aksi menolak beberapa RUU ngawur dan memutuskan untuk memindahkan seluruh kegiatan perkuliahan besok ke depan Gedung DPRD".

Reporter: Rezza Doa Lathanza

Editor: Irham Thoriq