Deklarasi Malang Jejeg di Candi Singosari, Sam HC: Ini Sumpah Palapa Kami

Heri Cahyono dan Gunadi Handoko ke Candi Singosari untuk melangsungkan Deklarasi Malang Jejeg memulai start kampanye.

MALANG - Usai mengambil nomor urut dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020, Heri Cahyono dan Gunadi Handoko langsung bertolak ke Candi Singosari untuk melangsungkan Deklarasi Malang Jejeg sebelum memulai start kampanye. Sam HC sapaan akrab Heri Cahyono, mengatakan alasannya memilih Candi Singosari karena Kerajaan Singosari adalah awal.

"Kita memilih Candi Singosari karena itu merupakan titik mula bahwa dari sinilah kejayaan Nusantara bermula. Dan jangan lupa, Majapahit itu terjadi karena Singosari ketika kita bernama Nusantara," tegasnya usai melaksanakan deklarasi pada Rabu (14/10/2020).

Bahkan, Sam HC berujar jika ini adalah Sumpah Palapa milik Malang Jejeg. "Ini adalah semangat Singosari, bisa dibilang ini adalah sumpah Palapanya Malang Jejeg," tegasnya.

"Dan pergerakan Malang Jejeg itu merindukan kita jaya seperti Nusantara," sambungnya. Maka langkah yang dimaksud Sam HC adalah memangkan Pilkada Kabupaten Malang. "Dan melakukan deklarasi di sini bahwa Malang Kabupaten sebagai tonggak bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga Nusantara," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, pengusaha asal Kasembon ini menyebutkan beberapa poin dalam deklarasinya. "Malang ini krisis moral, sedangkan buahnya krisis moral itu korupsi, nepotisme, nilep dan dodol jabatan," bebernya.

"Oleh sebab itu Malang Jejeg hadir sebagai gerakan moral. Maka Malang Jejeg itu memberikan visi jejeg moral mulai dari bupati sampai bawahannya," lanjutnya. Dengan memperbaiki moral, Ia optimis bisa memperbaiki sektor-sektor lainnya. "Dengan jejeg moral itu maka bisa nanti ke jejeg pemerintah sampai jejeg penghidupan," jelasnya. Lebih lanjut, Pria yang hobi touring ini juga menyoroti pembangunan di Kabupaten Malang yang tidak merata. "Pembangunan Kabupaten Malang masih belum merata, di beberapa daerah masih jauh. Kepanjen saja sebagai ibu kota Kabupaten Malang juga masih tidak layak, kalau dibandingkan Tulungagung masih jauh," paparnya.

Menurutnya, ini adalah masalah kapasitas pemimpin. "Ini adalah masalah kapasitas seorang pimpinan. Kalau dibilang ini wilayah terlalu luas, bagaimana dengan Cina yang PM-nya juga satu bukan 5," pungkasnya.