Dewan Kota Malang Kritisi Cara Pemkot Menangani Prostitusi Online

Satpol PP Kota Malang, saat melakukan pemeriksaan para remaja yang tertangkap razia belum lama ini. foto/dok

MALANG - Penanganan Pemkot Malang terhadap maraknya prostitusi online di Kota Malang mendapat kritikan dewan. Langkah yang dilakukan Pemkot Malang dinilai tak bisa mengatasi akar permasalahan prostitusi.

Amithya Ratnanggani, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang mengatakan, prostitusi merupakan permasalahan yang kompleks. Sebab menurutnya, persoalan prostitusi sudah ada sejak dahulu kala.

"Yang harus dilakukan adalah ketahui dulu akar masalahnya. Kenapa kok sampai para remaja ini memutuskan untuk memilih jalan itu. Apakah untuk bertahan hidup atau yang lain, karena masalah ini tak semudah itu diselesaikan," ucapnya, Rabu (23/3/2022).

Dia menilai, memantau prostitusi online melalui aplikasi MiChat dan menindak temuan yang ada hanyalah upaya penanganan paling ujung permasalahan, bukan akarnya. Untuk itu menurutnya, pemerintah harusnya juga menganalisa dan menelusuri akar permasalahan yang mendorong mereka terjun ke dunia prostitusi.

"Saya kira harusnya tidak hanya mantau lewat MiChat. Saya bingung, cara memantaunya itu seperti apa, apakah dengan melihat mereka menjajakan diri, apakah tidak membuat mereka semakin terekspose," ucapnya.

"Saya yakin pemantauan melalui MiChat itu cara yang seper sekian dari yang utama. Yang utama itu ibarat sakit, obati lukanya supaya sembuh dan cari penyebabnya agar tak sakit lagi," imbuhnya.

Dia mengatakan, bisa jadi terduga pelaku prostitusi online yang ditemukan akhir akhir ini merupakan korban. Bahkan bisa jadi juga mereka adalah korban ekploitasi perempuan.

"Apakah mereka terjebak, terpaksa atau ada intimidasi dari oknum oknum tertentu kan kita tidak tahu. Jadi ini mesti kita gali dulu, kalau menurut saya pemantauan lewat MiChat itu adalah yang terakhir lah kalau akarnya sudah ketemu," ujar politisi PDIP itu.