Dulu Korupsi Massal, Kini Anggaran Mobil Miliaran Rupiah

Sejumlah Anggota DPRD Kota Malang menemui para demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Malang, rabu (13/2).

TUGUMALANG.ID-Masyarakat Kota Malang seakan masih 'trauma' dengan 41 anggota DPR yang diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pertengahan tahun 2018 lalu. Namun, luka kekecewaan tersebut kembali menganga.

Hal itu setelah disahkannya anggaran untuk empat mobil dinas pimpinan dewan sebesar Rp 5 miliar lebih (Rp 5.085.000.000). Jumlah yang fantastis untuk mobil mewah pimpinan anggota dewan. Selain itu, ada dana makan minum Rp 6,8 miliar.

Tidak hanya viral melalui pesan berantai di aplikasi chatting WhatsApp. Anggaran terkait mobil dinas dan juga makanan minuman itu akhirnya memantik lembaga swadaya masyarakat di Malang untuk bergerak menunutut kejelasan akan hal tersebut.

Malang Corruption Watch (MCW) bersama masyarakat dan mahasiswa terlihat melakukan aksi untuk menuntut itu pada anggota dewan di depan gedung DPRD Kota Malang Rabu (13/2/2019) pagi. Puluhan warga yang sebelumnya berada di depan pagar di kawasan bunderan Jalan Tugu itupun akhirnya memasuki komplek halaman DPRD untuk menuntut ditemui pimpinan DPRD Kota Malang.

Pihak MCW pada aksi tersebut mengungkapkan bahwa rakyat menuntut agar anggaran tersebut dibatalkan oleh DPRD pada tahun 2019. Pihaknya melihat bahwa hal itu bisa terjadi lantaran minimnya pengawasan pada lembaga yang konon adalah wakil rakyat itu. Hal itu dijelaskan oleh Wakil Koordinator MCW, Atha Nursasi.

"Ini karena pengawasan yang rendah. Coba pembahasan APBD itu bisa tidak melibatkan MCW, akademisi atau perwakilan warga terlibat di dalam. Biar terdapat proses dialektika atau pertimbangan. Apa yang perlu didorong, apa yang perlu dipangkas," jelas Atha.

Dia sangat menyayangkan bahwa anggaran sejumlah itu tetap disahkan oleh DPRD PAW untuk anggaran belanja tahun 2019 ini. "Tetapi ini kenapa malah dimanfaatkan untuk tetap dilanjutkan. Padahal kalau sekarang mobil dinas sudah ada, lalu kenapa butuh mobil baru. Lalu kenapa itu dianggarkan lagi? Sebenarnya hal ini tidak penting," terangnya.

Ia menyarankan bahwa layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat bisa lebih diprioritaskan darioada untuk kemewahan anggota dewan.

Oleh karena itu, ia menegaskan kembali bahwa pihak MCW menuntut agar anggaran tersebut dibatalkan pada Anggaran Perubahan Keuangan (PAK) beberapa bupan depan. "Kami meminta agar hal itu dibatalkan melalui mekanisme PAK tahun 2019 pada bulan April-Mei hingga September. Tapi itu jika dewan punya komitmen. Oleh karena itu kita uji komitmen mereka itu," tandas Atha.

Reporter: Gigih Mazda

Foto: Gigih Mazda

Redaktur: Irham Thoriq