Pemkot Malang Kedepankan Pemulihan Ekonomi Kreatif, Rancangan KUA-PPAS APBD 2023

Wakil Wali Kota Pemkot Malang Sofyan Edi Jarwoko saat memberikan paparan dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang tentang lemparan jawaban Wali Kota Malang soal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023. Foto / Feni Yusnia

MALANG - Pemkot Malang mengedepankan pemulihan ekonomi kreatif, pada rancangan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Serta Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2023.

Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko menyampaikan, untuk pemulihan ekonomi kreatif itu Pemerintah Kota Malang menargetkan pendapatan daerah Tahun 2023 sebesar Rp 2,3 triliun.

Hal tersebut disampaikanya dalam Rapat Paripurna DPRD dengan Agenda Penyampaian Penjelasan Wali Kota Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Serta Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2023, Senin (11/7/2022).

Menurut Sofyan Edi, KUA-PPAS tidak berdiri sendiri, melainkan selaras dengan program di tingkat nasional maupun provinsi. Hal tersebut tentu berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah dituangkan tahun 2022.

"Secara umum dari sisi pendapatan (anggaran) mengalami peningkatan. Kemudian juga ada belanja yang diprioritaskan (tahun 2023) untuk penguatan daripada kondisi pemulihan ekonomi, khususnya ekonomi kreatif," ujarnya.

Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko. Foto / Feni Yusnia

Beberapa hal lain yang juga menajdi sosrotan yakni berkaitan dengan peningkatan SDM, infrastruktur hingga memperkecil angka kemiskinan setelah terdampak pandemi COVID-19 kurang lebih selama dua tahun.

"Masalah angka kemiskinan kita coba perkecil lagi walaupun kita sudah nomor dua terkecil di Jawa Timur setelah Kota Batu. Kemudian berkaitan dengan peningkatan SDM, penguatan infrstaruktur yang sudah mulai, penyelesaian masalah jalan dan sebagainya," paparnya.

Penguatan di sisi pariwisata juga menjadi bagian dari upaya penguatan ekonomi kreatif agar bergerak dan tumbuh secara baik.

"Secara garis besar itu, konsentrasi pemulihan ekonomi sebagai bentuk keberlanjutan menyelesaikan dampak pandemi. Pemulihan sektor pariwisata digerakkan, infrastruktur, menangani kemiskinan, dan yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas SDM yang ada di Pemerintahan Kota Malang," sambungnya.

Dengan demikian, dalam KUA-PPAS APBD Tahun 2023 pihaknya menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp 2,368 triliun yang terdiri dari pendapatan asli sebesar Rp 1,153 triliun, pendapatan transfer Rp 1,133 triliun, dan pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp 81,309 miliar.

Suasana rapat paripurna DPRD Kota Malang. Foto / Feni Yusnia

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyampaikan bahwa penyampaian penjelasan Wali Kota Malang ini merupakan lanjutan dari proses penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2021.

Dalam penilaiannya, pihaknya tetap menyoroti penguatan SDM dengan segera memenuhi adanya kekosongan jabatan, khususnya 9 kekosongan jabatan pada eselon II.

Kendati demikian, setelah ini pihaknya akan melakukan kajian bimbingan dan teknis dengan melibatkan akademisi.

"Kami akan mengambil dari UB dan Um. Itu akan dilakukan dua hari. Selanjutnya, akan kami bahas internal dengan 45 dewan baru nanti akan kita berikan pada banggar. Setelah itu kita siapkan PU Fraksi," tukasnya.