Pemkot Malang Memperluas Perumahan PNS

Area bakal perumahan bagi PNS yang terletak di kawasan Bandulan Baru, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Foto: Feni Yusnia

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai merealisasikan perluasan perumahan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu ditandai dengan peninjauan oleh Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji, ke lokasi pembangunan di Kawasan Bandulan, pada Senin (20/9/2022).

Pembangunan perumahan bersubsidi itu berada di wilayah Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Tepatnya, di kawasan Bandulan Baru, perbatasan Kelurahan Bandulan dan Kelurahan Mulyorejo.

Sutiaji mengatakan, akan ada sekitar 560 unit rumah subsidi dengan tipe 36 yang dibangun di atas tanah seluas 7,2 hektar tersebut. Ratusan unit rumah ini akan diperuntukkan bagi PNS yang belum memiliki hunian, khususnya golongan I maupun II.

Wali Kota Malang, Sutiaji, saat meninjau perumahan bersubsidi bagi PNS Kota Malang. Foto: Feni Yusnia

"Intinya rumah subsidi ini diperuntukkan bagi mereka (PNS Kota Malang) yang belum punya rumah," katanya, di sela-sela peninjauan.

Namun, untuk bisa tergolong sebagai prioritas penerima harus memenuhi syarat dan lolos verifikasi yang nantinya akan ditentukan bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang.

Mengingat jumlah PNS Kota Malang yang mencapai 7.200 orang, ini tidak sebanding dengan unit rumah subsidi yang tersedia.

"Tentu ada verifikasi siapa yang berhak menerima rumah subsidi ini karena jumlah PNS kita banyak, ada 7.200. Sedangkan ini hanya 500-an. Persyaratannya nanti BKPSDM," jelasnya.

Menurut pria berkacamata ini, selain PNS golongan I dan II, golongan III juga dimungkinkan bisa mendapat jatah rumah bersubsidi.

"Jadi tidak terikat, misal ada golongan III yang sampai saat ini belum memiliki rumah karena ada tanggungan anak, istri, orang tua, dan mertua juga menjadi prioritas kita," terangnya

Oleh karenanya, pembangunan yang berlangsung secara bertahap ini, diharapkan lekas tuntas dan siap huni tahun depan di 2023 sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Diketahui, 560 rumah bersubsidi itu sudah direncanakan sejak tahun 2014 namun mengalami berbagai kendala sehingga proses pembangunan harus mundur.

Nantinya, 560 unit rumah bersubsidi ini ditawarkan dengan harga Rp 150.500.000.

Sebelumnya, di Kota Malang sendiri sudah memiliki dua perumahan PNS. Ada di kawasan Tlogomas dan Lesanpuro.

Sementara itu, Direktur Utama PT Kharisma Karangploso, Tri Wediyanto selaku pengembang menjelaskan bahwa molornya pembangunan dikarenakan adanya persoalan lahan.

Terlebih pembangunan rumah subsidi di wilayah perkotaan juga semakin sulit dengan adanya aturan spesifikasi bangunan dari pemerintah.

"Kendalanya karena lokasi ini tidak menyatu sehingga mau tidak mau pengembang harus beli lahan supaya nyambung lokasinya dan itu dihibahkan karena itu bukan untuk jalan," bebernya.

Kemudian, nantinya proses pembangunan akan berlangsung tiga tahap. Di tahap pertama ini pihaknya menargetkan dapat merealisasikan 150 unit rumah.

"Kami berharap realisasi per November 2022 sudah siap huni 150 unit. Istilahnya sudah akad pertama," imbuhnya.

Sementara untuk spesifikasi rumah, dipastikan selain memiliki jenis bangunan 36 juga memiliki dua buah kamar tidur.

"Untuk tahap pembangunan tahap dan tahap tiga, kita lihat kondisi karena masih becek apalagi ini waktunya hujan, sehingga ini pengaruh pada percepatan pembangunan," pungkasnya.(ads)