Pilbup, Pjs Bupati Malang Larang ASN Terlibat Politik Praktis

Sosialisasi Netralitas bagi ASN dalam Pilkada Tahun 2020

Sjaichul Ghulam. Foto: Humas Pemkab Malang

MALANG - Dalam masa Pemilihan Bupati Malang 2020, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Malang ditekankan untuk tidak terlibat politik praktis.

Pjs Bupati Malang, Sjaichul Ghulam, menekankan pentingnya netralitas ASN dalam masa-masa ini.

Sjaichul menuturkan, ASN memang memiliki hak memilih, namun juga terikat dengan kode etik untuk tidak terlibat mengutarakan hak politik secara terbuka. Dimana hal ini sudah diatur dalam UU No 5/2014 dan PP No 53/2010.

''Dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon peserta pemilu bahkan menerima pemberian barang baik di lingkungan kerja ASN maupun anggota keluarganya,'' tegasnya, melalui keterangan tertulis, pada Selasa (5/10/2020).

Dalam PP, kata Sjaichul, sudah jelas diatur bahwa setiap ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dengan terlibat langsung dalam kegiatan kampanye.

Selain itu, juga dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon peserta pemilu. Kegiatan-kegiatan itu seperti pertemuan, ajakan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya.

Dengan begitu, Sjaichul berharap, seluruh ASN bisa bersama menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN, demi melaksanakan fungsi pelayanan publik tanpa terpengaruh Pemilu.

Sjaichul mengimbau kepada jajaran ASN Kabupaten Malang, agar berhati-hati dalam ucapan maupun tindakan, apalagi memberi dukungan secara sengaja.

Dia menegaskan, ASN yang melanggar netralitas akan dikenakan sanksi hukuman disiplin sedang maupun berat.

"Mari buktikan dukungan kita dengan tetap bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN," imbaunya.